Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana PKH Tak Akan Lagi Dikucurkan Tunai, tetapi Melalui E-Warung

Kompas.com - 12/07/2016, 21:03 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pemerintah akan mengolaborasikan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan layanan warung non tunai atau E-warung agar penyaluran bantuan bisa lebih efektif dan efisien.

Menurut dia, dengan kolaborasi tersebut, bantuan dari pemerintah tidak lagi disalurkan ke masyarakat dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa bantuan bahan pokok.

Beberapa kebutuhan pokok yang bisa didapatkan oleh masyarakat di e-warung yakni beras, gula, minyak goreng dan tepung.

"Kami akan mengolaborasikan PKH dengan e-warung. Bantuan yang sifatnya pangan tidak bisa diambil secara tunai. Hanya bisa ditukar dengan bahan pangan yang sudah ditentukan. Hanya bisa untuk beras, gula, minyak dan tepung," ujar Khofifah saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).

Menurut Khofifah, upaya Pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras melalui subsidi selama ini berjalan kurang maksimal.

Berdasarkan hasil riset Kementerian Sosial, masih banyak masyarakat miskin yang tetap tidak mampu membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras meski sudah disubsidi oleh pemerintah.

"Setelah disubsidi harga beras per kilo yang harus dibayar masyarakat adalah Rp 1.600. Jika setiap bulan satu keluarga membutuhkan 15 kilo berarti harus bayar Rp 24.000. Banyak keluarga miskin yang saya temukan dia tidak bisa membayar sebesar itu," ujar dia.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengkonversikan subsidi tersebut ke dalam empat bahan pangan yang disiapkan oleh Bulog yang bersinergi dengan E-Warung.

Dengan begitu, harga kebutuhan pokok bisa ditekan karena Bulog akan menyalurkan secara langsung keempat bahan pokok tersebut ke setiap E -Warung yang ada.

"Dengan adanya E-warung akan memotong mata rantai penjualan bahan pokok, khususnya beras karena akan bersinergi langsung dengan Bulog," ungkap dia.

Khofifah menuturkan kebijakan tersebut sudah mulai diujicobakan di kota Malang, Jawa Timur. Sebanyak 30 KK sudah merasakan layanan bantuan pangan melalui E-Warung. Khofifah berharap pada September nanti akan ada 300 E-Warung yang beroperasi.

"Kolaborasi Ini sudah diuji coba. Saya harap sampai september sudah ada 300 E-Warung. Jadi ini akan bersinergi antara PKH dan bulog. Sudah diujicoba di Malang dan akan diteruskan di beberapa daerah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com