Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner Ombudsman Sebut Kemacetan di Brebes karena Tak Perhitungkan Lonjakan Jumlah Kendaraan

Kompas.com - 08/07/2016, 18:55 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan kemacetan parah di jalur tol Brebes Timur disebabkan tak adanya antisipasi peningkatan volume kendaraan.

"Sudah tiga bulan lalu diadakan rapat-rapat yang bersifat antisipasi. Tetapi kok ternyata Masih seperti ini. Berarti ada faktor yang belum terhitung, belum diantisipasi. Faktor itu adalah peningkatan volume kendaraan," kata Adrianus di NTMC Polri, Jakarta, Jumat (8/7/2016).

Menurut Adrianus, arus mudik di tahun-tahun mendatang harus memperhitungkan berbagai kemungkinan, termasuk skenario terburuk yang mungkin terjadi. Menurutnya, kemungkinan terburuk dapat dipublikasikan untuk diketahui masyarakat.

"Kalau sampai dua juta kendaraan lewat brexit (Brebes exit atau pintu tol keluar Brebes) atau Palimanan, maka seperti ini hasilnya. Memang pahit, tapi saya kira harus. Banyak orang merasa 'kan kami sudah bayar, kan tolnya baru,' ya memang kalau semuanya numpuk di ujung bagaimana," ujar Adrianus.

Adrianus mengatakan pelayan publik seperti kepolisian, dapat memberikan peringatan kepada masyarakat. Misalnya mengalihkan kendaraan atau mengimbau agar tak melewati titik yang bakal dilewati banyak kendaraan. Dia menuturkan, hal itu dibenarkan secara mandat.

"Tidak salah juga sebagai pelayan publik untuk memberikan peringatan kepada masyarakat, pada situasi seperti itu kami sebagai pelayan publik tidak lagi bisa bekerja. Itu boleh. Kita semua punya daya tahan," tutur Adrianus.

Menurut Adrianus, publikasi kemungkinan terburuk berguna untuk memberikan infomasi yang akurat ke masyarakat.

Kemacetan parah terjadi di jalan tol Brebes Timur pada mudik lebaran tahun. Pemudik harus menempuh waktu belasan jam di jalan tol.

Kompas TV Macet Lepas Exit Tol Pejagan Capai 5 KM


  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com