Istana: Sikap PDI-P soal APBN-P dan "Tax Amnesty" Sudah Sama

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan sikap Fraksi PDI-P mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) serta Tax Amnesty sudah sama dengan pemerintah.

Kepastian ini didapatkan setelah sejumlah elite PDI-P menemui Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/6/2016) sore.

"Intinya sebagai fraksi terbesar pendukung pemerintah, dalam hal ini ada beberapa yang harus disamakan. Dan Alhamdulillah sudah sama apa yang nanti akan jadi sikap PDI-P di beberapa hal sudah disampaikan langsung ke Presiden," kata Pramono Anung, seusai pertemuan.

Pertemuan itu sendiri antara lain dihadiri Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey, Ketua Fraksi PDI-P di DPR Utut Adianto, dan sejumlah anggota Komisi XI DPR dari PDI-P seperti Hendrawan Supratikno.

Namun, Pramono, yang juga politisi PDI-P, enggan menjelaskan secara rinci kesamaan sikap yang dimaksud.

"Soal sikap-sikap itu apa, tidak elok (disampaikan) karena saya sebagai pembantu Presiden," kata dia.

Pramono menambahkan, pertemuan untuk membahas APBN-P dan RUU Tax Amnesty ini merupakan gagasan dari Fraksi PDI-P.

Gagasan itu disambut baik oleh Presiden Jokwoi.

"Karena kebetulan besok kan akan ada keputusan soal Tax Amnesty, APBN-P dan juga setelah itu ada beberapa RUU yang perlu diselaraskan. Jadi hari ini dalam rangka menyelaraskan apa yang menjadi keinginan pemerintah dan apa yang jadi pandangan atau posisi kritis PDI-P. Alhamdulillah sudah klop," ujar Pramono.

Sebelumnya, Olly Dondokambey juga yakin pembahasan APBN-P dan Tax Amnesty bisa segera selesai dan diketok dalam paripurna DPR, Selasa (28/6/2016) besok.

Fraksi-fraksi di Komisi XI lain juga, lanjut dia, relatif bisa menerima Tax Amnesty yang diharapkan mendatangkan banyak dana dari luar negeri itu.

"Kalau enggak selesai besok, kami enggak datang kemari (ke Istana)," kata Olly.