Menlu: Pencurian Ikan di Natuna Masalah Penegakan Hukum, Bukan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan, Indonesia tidak akan melayangkan nota protes balasan terhadap China.

China sebelumnya melayangkan nota protes karena kapalnya ditangkap oleh personil TNI Angkatan Laut saat melintas dan menangkap ikan di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat pekan lalu.

Menurut Retno, penegakan hukum yang dilakukan TNI AL sudah tepat dan tidak perlu lagi diperpanjang dengan melakukan nota protes balasan.

"Ini masalah penegakan hukum, bukan masalah politik," kata Retno di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/6/2016).

(baca: Ini Kronologi Penangkapan Kapal Ikan China di Natuna Versi Koarmabar)

Retno menyadari kejadian dimana kapal China menangkap ikan di perairan Natuna ini sudah tiga kali terjadi dalam kurun waktu hanya tiga bulan.

Untuk mencegah hal serupa terjadi kembali, kata Retno, penegakan hukum oleh pemerintah akan terus dilakukan.

"Kita akan konsisten melakukan penegakan hukum di wilayah zona ekonomi ekslusif kita," kata Retno.

(baca: Hikmahanto: Indonesia Harus Konsisten Tolak Klaim China)

Retno juga menegaskan tidak ada tumpang tindih wilayah antara Indonesia dan China di wilayah perairan Natuna.

Ia membantah klaim tiongkok yang menyebut bahwa wilayah perairan Natuna adalah traitional fisihing ground mereka.

"Klaim itu hanya bisa dilakukan kalau ditarik garis dengan basis yang sesuai hukum internasional," kata dia.

(baca: Menteri Susi Tagih Janji Pejabat China Hukum 9 Kapal "Illegal Fishing" yang Kabur)

TNI AL menangkap kapal berbendera China, Han Tan Cou 19038, beserta tujuh awak kapal. Kapal itu salah satu dari 12 kapal yang mencuri ikan di kawasan Natuna.

Dalam penangkapan kapal tersebut, Kapal Coast Guard China sempat meminta Han Tan Cou dilepaskan. Namun, permintaan itu tidak digubris.

Dalam protes yang dimuat kantor berita Prancis AFP, jubir Kemlu Tiongkok mengatakan perairan Natuna termasuk wilayah penangkapan ikan tradisional mereka sehingga penangkapan tersebut melanggar hak.

(baca: Menteri Susi: jangan China Saja yang Boleh Geram, Kita Juga Bisa Geram)

Sementara itu, seperti dikutip dari Kantor Berita Xinhua, Tiongkok menyebut status Natuna masih belum jelas karena diklaim oleh Tiongkok dan Indonesia.