Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Swasembada Daging Sapi di Indonesia Masih 10 Tahun Mendatang

Kompas.com - 21/06/2016, 15:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memprediksi swasembada daging sapi di Indonesia masih jauh. Menurut Jokowi, Indonesia baru akan memasuki swasembada daging sapi hingga sepuluh tahun mendatang.

"Dari hitung-hitungan yang kami lakukan, itu (swasembada daging sapi) akan dimulai sembilan atau sepuluh tahun," ujar Jokowi usai meninjau feedlotter milik PT KAR di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/6/2016).

Pemerintah telah memiliki tujuh lokasi untuk pengembangbiakan sekaligus penggemukan sapi potong. Seluruh tempat itu di bawah naungan Kementerian Pertanian dan Peternakan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ketujuh tempat tersebut bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan Spanyol dan Brazil dalam hal teknologi pengembangbiakan sekaligus penggemukkan sapi potong.

Namun, tempat tersebut ibarat baru langkah awal menuju swasembada daging sapi. Jokowi ingin berkomitmen dan konsisten untuk mengembangkan tempat-tempat serupa.

"Cara ini harus dengan konsentrasi tinggi dan terus menerus sehingga dari semua potensi itu sangat memungkinkan kita bisa. Tapi juga harus konsisten dalam waktu sembilan atau sepuluh tahun," ujar dia.

Sampai ke swasembada daging sapi, Jokowi pun memastikan bahwa Indonesia akan tetap melakukan impor.

Kompas TV Operasi Pasar Tawarkan Daging 95 Ribu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com