Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munaslub Golkar Langsung "Panas" Saat Bahas Mekanisme Pemilihan

Kompas.com - 16/05/2016, 21:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5/2016) malam, mendadak memanas saat pembahasan mengenai mekanisme pemilihan ketua umum.

Sebagian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) meminta pemilihan bakal calon ketua umum Golkar dengan mekanisme terbuka menggunakan surat dukungan.

Namun, sebagian calon lain menolaknya.

Awalnya, Ketua Komite Pemilihan Munaslub Rambe Kamarulzaman membacakan draf tata tertib yang sudah disepakati dan disahkan bersama pada rapat paripurna, Minggu (15/5/2016) kemarin.

Dalam pasal 25 ayat (1) diatur bahwa pemilihan dilakukan secara langsung, umum bebas dan rahasia. 

Akan tetapi, sebagian DPD menilai, prinsip rahasia hanya berlaku pada putaran kedua saat pemilihan calon ketua umum.

Sementara, delapan bakal calon ketua umum yang ada saat ini harus melewati penjaringan terlebih dahulu untuk menjadi calon, yakni mendapat 30 persen suara.

"Siapa yang memenuhi syarat 30 persen itu? Itu harus ditentukan melalui surat dukungan," kata perwakilan DPD dari Maluku Utara.

"Mau terbuka atau tertutup silakan. Tapi syarat 30 persen ini harus melalui surat dukungan. Mau terbuka atau tertutup silakan," tambah perwakilan DPD Sumatera Barat.

Ada pula yang tak setuju pemilihan dengan surat dukungan berargumen bahwa prinsip rahasia dipasal 25 ayat (1) tidak bisa ditawar.

"Pasal 25 ayat (1) jelas menyatakan masing-masing unsur peserta yang memiliki hak bersuara hanya dapat mencalonkan langsung bebas rhasia. Tidak ada yang namanya surat dukungan," ujar perwakilan dari Cilegon.

Interupsi hingga saling sorak terjadi antara yang mendukung pemilihan secara tertutup dan menggunakan surat dukungan.

Rambe pun menjelaskan bahwa tatib yang dibuat komite pemilihan sudah jelas mengatur bahwa mekanisme pemilihan tahap pertama atau kedua harus dilakukan secara tertutup di bilik suara berdasarkan prinsip rahasia.

"Kenapa mesti ada lagi surat dukungan melalui formulir? Kami sudah menyiapkan surat dan bilik suara," kata Rambe.

Namun pendukung pemilihan terbuka melalui surat dukungan masih belum menerima sikap Rambe itu.

Hingga berita ini diturunkan, perdebatan masih berlangsung.

Sementara, di tengah hujan interupsi, bakal calon ketua umum nomor urut 1 Ade Komarudin tampak berkeliling ruangan menyalami peserta.

Kompas TV "Voting" Tertutup, Azis: Itu Aturan RT Golkar!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com