Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imigrasi Sebut Lima WN China yang Ditangkap di Halim Salah Gunakan Izin Tinggal

Kompas.com - 09/05/2016, 23:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia Ronny Sompie mengatakan, berdasarkan pemeriksaan sementara kelima warga negara China yang ditangkap personel TNI AU di Halim bisa dijerat penyalahgunaan izin tinggal.

Sebab, lima orang itu hanya mengantungi visa wisata dan tak memiliki izin tinggal yang berkaitan dengan pekerjaan.

Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi masih menyelidiki lima orang yang ditangkap karena melakukan pengeboran di kawasan milik TNI AU itu beberapa waktu lalu.

Ronny mengatakan, tak ada langkah-langkah politik terkait penyidikan aktivitas lima orang ini.

"Kemenaker sendiri menjelaskan izinnya ilegal jadi kami harus tindaklanjuti," kata dia saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Senin (9/5/2016).

Saat ditanya soal lima orang itu menggunakan seragam militer China, Ronny mengaku belum mendapat informasi yang signifikan. Namun yang pasti, sesuatu yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan memiliki potensi berbahaya harus diproses.

"Kami fokus ke keimigrasian, soal baju masih kami dalami. Saya belum cek jawaban mereka kenapa mereka pakai seragam militer, pasti sudah ditanyakan di awal, oleh yang menangkap mereka ," kata dia.

Melalui rilis yang diterbitkan oleh Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, pihaknya sudah memiliki cukup bukti untuk menetapkan lima warga China sebagai tersangka.

Lima orang atas nama XW (41), ZH (47), CQ (48), WJ (28), dan GL (30) diduga kuat melakukan penyalahgunaan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pemberian izin tinggal.

Menurut Kepala Bagian Humas Dirjen Imigrasi Heru Santoso Ananta Yudha, dari hasil pemeriksaan XW tidak memiliki ITAS sebagai prasyarat bekerja di Indonesia. Dia hanya memiliki Visa Kunjungan Sosial Budaya.

Sedangkan empat orang lainnya sudah memiliki ITAS yang valid sampai September 2016 ini. Namun, perusahaan yang menjadi sponsor bermasalah.

"Perusahannya (sponsor) dikontak enggak pernah nyambung. Dicari belum ketemu. Yang punya ITAS juga antara pekerjaan yang tertera dengan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai. Level manager misalnya, tapi mengerjakan pekerjaan kasar," kata Heru.

Kendati begitu, kelima orang ini belum resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, Dirjen Imigrasi masih mengumpulkan sejumlah bukti lain untuk melengkapi bukti permulaan ini. Bisa jadi kelima WN China ini hanya korban dari perusahaan sponsor yang menipu.

"Sampai saat ini upaya penyidikan terhadap lima warga negara China oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi masih berlangsung. Tim penyidik juga sudah dibagi. Ada yang memeriksa sponsor, pekerjaan, dan lain-lain," ucapnya.

Saat ini, kelima orang yang sebelumnya diamankan di Imigrasi Jakarta Timur itu telah dipindahkan ke Kantor Imigrasi RI untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Tak menutup kemungkinan, pihaknya pun akan meminta keterangan KCIC, yang sebelumnya diduga mempekerjakan mereka.

"Kemungkinan selalu ada. Yang kira-kira berhubungan bisa kami mintai keterangannya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com