Mengenal Manajemen Pemerintahan Berbasis Publik ala Bupati Bojonegoro

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat pertama kali Bupati Bojonegoro Suyoto membuat manajemen pemerintahan berbasis partisipasi publik, ia mendapat banyak pesan singkat pengaduan warga Bojonegoro.

Manajemen pemerintahan berbasis publik memang menjadikan laporan dan pengaduan warga untuk membahas suatu permasalahan di Bojonegoro.

Pengaduan diharapkan membuat pemerintahan daerah memahami langsung suatu masalah. Hingga kemudian, pemerintah daerah bekerja sama dengan warga untuk mencari solusi.

Namun, Suyoto kaget mengetahui amarah warganya ketika mengadukan banyak hal.

"Saya suruh mereka bicara di dialog publik supaya banyak orang dengar. Ketika dialog banyak orang marah-marah," kata Suyoto, Kamis (14/4/2016).

Kang Yoto, panggilan akrab Suyoto, menerima pengaduan warga dari berbagai sumber. Di antaranya melalui pesan singkat, radio, dan internet. Ia dapat memantau secara langsung melalui telepon genggamnya.

"Kami punya manajemen berbasis partisipasi publik. Setiap jumat kami review semua pengaduan warga," tuturnya

Keterbukaan Kang Yoto membuat warga percaya kepadanya. Kemarahan warga perlahan menghilang.

"Lama-lama orang tidak berdebat, kemudian berusaha saling memahami kesulitannya dan mencari pemecahan masalah bersama," ucap politisi PAN itu.

Untuk diketahui, Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi wakil Indonesia sebagai daerah percontohan pada "Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program" atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka.

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah percontohan mewakili Asia bersama Kota Seoul di Korea Selatan dan Tbilisi di Georgia.

(Baca: Bojonegoro Terpilih Jadi Pemerintahan Daerah Terbuka Tingkat Dunia)

Kabupaten Bojonegoro terpilih bersama 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar.

Koarmabar) menangkap dua kapal beserta awaknya yang bertransaksi solar ilegal di perairan Tanjung Pinggir, Batam