Soal Proyek Perpustakaan, PPP Ingin DPR Bertanya Dulu ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyarankan agar pimpinan DPR berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah terkait rencana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

Apalagi, pemerintah sebelumnya memutuskan moratorium terhadap pembangunan gedung di kementerian dan lembaga.

Arsul menilai tak elok jika DPR memutuskan untuk membangun perpustakaan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah.

"Fraksi PPP meminta kepada pimpinan DPR agar menanyakan kepada pemerintah apakah moratorium pembangunan gedung yang beberapa waktu lalu diputuskan oleh pemerintah itu juga berlaku bagi DPR," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (29/3/2016).

Arsul meyakini pemerintah memutuskan moratorium pembangunan gedung karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan.

Oleh karena itu, DPR juga harus bertanya mengenai ruang fiskal di APBN, apakah memungkinkan untuk pembangunan perpustakaan.

"Jika jawaban pemerintah adalah ada keterbatasan ruang fiskal maka ya DPR harus berjiwa besar mengalah untuk mendahulukan program-program yang menyangkut kesejahteraan rakyat lebih dulu," ucap Arsul.

Anggota Komisi III DPR ini pun meragukan jika perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara ini merupakan sebuah kebutuhan mendesak.

Sebab, DPR masih bisa memanfaatkan perpustakaan yang ada sekarang. Arsul sendiri mengaku lebih sering mengakses berbagai materi dari buku elektronik melalui internet.

"Pembangunan perpustakaan ini juga kan belum dikaji secara independen," kata dia.

Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin menerima sejumlah cendekiawan dan budayawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Ade Komarudin meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR.

Urusan anggaran tidak menjadi masalah karena, menurut dia, DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.

Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli.

Ada sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut. Itu akan melebihi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini, National Library of Singapore, yang memiliki 500.000 koleksi buku.