Keputusan Presiden Naikkan Anggaran Kemenhan Dinilai Tepat

Keputusan tersebut diungkapkan Jokowi pada rapat terbatas mengenai pembangunan kekuatan TNI, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

"Kita dukung. Karena memang kebutuhan anggaran itu yang ideal," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Kamis (25/2/2016).

"Kalau Renstra sampai 2019 yang dibutuhkan 1,5 persen dari PDB. Kalo pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen," sambungnya.

Agar penyerapan anggaran maksimal, Hasanuddin mencatat setidaknya ada empat poin yang harus diperhatikan oleh Kemenhan.

Pertama, Kemenhan diminta melakukan revisi konsep pertahanan dan menyesuaikannya dengan situasi geografis yang ada.

"Kan tren sudah berbeda perkembangannya," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) itu.

Kedua, Kemenhan juga dominta untuk meredisposisi satuan-satuan TNI untuk keperluan strategi tersebut.

Selanjutnya, terkait masalah pengadaan. Hasanuddin menuturkan, harus ada audit yang dilakukan Kemenhan untuk selama dan sesudah pengadaan barang.

Tujuannya, agar setiap rupiah yang dikeluarkan efektif dan efisien. Yang keempat adalah agar senjata itu multiguna.

"Bukan hanya perang juga harus berlaku," ujar dia.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas bebrapa hari lalu, Jokowi ingin TNI menyiapkan sedini mungkin rencana pengunaan anggaran untuk keperluan pengadaan alutsista.

Ia menyebutkan, anggaran TNI pada 2014 sebesar 0,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sedangkan pada 2015, anggaran TNI sebesar 0,89 persen dari PDB. Pada 2016, anggaran TNI mencapai 1,1 persen dari PDB.

Jokowi mengungkapkan, anggaran TNI pada 2017 bisa mencapai 1,5 persen dari PDB dengan catatan pertumbuhan ekonomi di atas enam persen.

Menurut Jokowi, jumlah tersebut setara dengan Rp 250 triliun.

Ia berharap penguatan TNI bisa diwujudkan agar mampu menghadapi berbagai jenis peperangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.