Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Pemerintah Cegah Penyebaran Paham Radikal di Lapas

Kompas.com - 21/01/2016, 21:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah tengah mengkaji cara mencegah menyebarnya paham radikal di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Jika wacana sebelumnya adalah pembentukan lapas khusus teroris, kali ini usulnya berganti menjadi penyediaan blok khusus di dalam lapas untuk narapidana terorisme.

"Disebar di beberapa tempat, tetapi bloknya sangat khusus, dijaga dengan sangat khusus, super-maksimum sekuriti," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Menurut Yasonna, opsi ini dianggap lebih baik ketimbang menyediakan lapas khusus terorisme.

Sebab, lapas khusus terorisme dikhawatirkan membuat praktik radikalisasi dan baiat semakin bebas.

Terkait usulan menyediakan blok khusus napi terorisme, kata Yasonna, itu akan disediakan di beberapa lapas.

Sampai saat ini, belum ditentukan lapas mana saja yang akan menyediakan blok khusus napi teroris.

Namun, ke depan, kata Yasonna, penghuni blok khusus teroris itu akan dipindahkan ke lapas lain yang memiliki blok khusus teroris.

Pemindahan dilakukan secara berkala agar napi teroris tidak memiliki waktu untuk membangun jaringan di dalam lapas.

Saat ini, Yasonna telah memerintahkan jajarannya untuk memetakan lapas yang bisa menyediakan blok khusus napi terorisme.

Kajian juga meliputi anggaran yang diperlukan untuk melengkapi blok khusus itu dengan sistem pengamanan superketat.

"Digabung di satu tempat (blok khusus) dan tidak boleh digabung dengan napi lain, kecuali yang simpatisan," ucap Yasonna.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Saud Usman mengatakan bahwa saat ini tercatat ada 215 napi terorisme di 47 lapas di 13 provinsi.

Semua napi ini diawasi terus agar tidak menyebarkan atau terpengaruh paham radikal. Saud mendukung rencana menyediakan blok khusus napi terorisme di sejumlah lapas.

Menurut Saud, cara ini bisa mencegah penyebaran paham radikal atau proses baiat di dalam lapas.

"Jangan sampai yang tak radikal malah jadi terbaiat. Kalau bisa, ya itu sangat ideal," tutur Saud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com