Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perketat Pengamanan, Jumlah Paspampres di Istana Tak Ditambah

Kompas.com - 14/01/2016, 14:40 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasukan Pengamanan Presiden memperketat pengamanan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Namun, peningkatan pengamanan itu tidak dilakukan dengan penambahan jumlah personel Paspampres.

"Kalau situasi begini, ada pengamanan, tapi belum ada pasukan tambahan. Itu sudah ada protap-nya dari Paspampres," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Pantauan Kompas.com, sejumlah personel Paspampres menyisir area parkir di sekitar Kementerian Sekretariat Negara.

Penyisiran menggunakan mobil pelacak bahan peledak dan anjing pelacak. Seluruh kendaraan yang masuk melalui Kementerian Setneg diperiksa secara detil.

Beberapa personel bersiaga dengan dilengkapi senjata.

Johan mengatakan, Presiden Joko Widodo mengecam serangan teror yang terjadi di Jakarta. Masyarakat diminta tetap tenang karena situasi sudah berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan.

Johan juga menegaskan bahwa Presiden meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai pelaku dan motif serangan teror.

"Belum ada informasi mengarah ke Istana atau tidak. Kata Presiden, jangan berspekulasi," ujar Johan.

Jokowi menyatakan duka mendalam atas terjadinya serangan teror ini. Ia mengecam aksi teror tersebut karena mengganggu keamanan masyarakat.

Ia langsung memerintahkan aparat terkait untuk mengejar dan menangkap pelaku aksi teror tersebut.

Saat aksi teror terjadi di Jakarta, Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja ke Majalengka, dan Cirebon, Jawa Barat.

Jokowi langsung merespons serangan teror dengan memangkas agenda kunjungan kerja untuk segera memimpin rapat di Istana untuk membahas serangan teror tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com