"Pembangunan infrastruktur di daerah apakah di provinsi, kabupaten selalu bersinergi dengan program yang dibuat," ujar Basuki saat ditemui di acara Rakernas I PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2016).
Hari ini, Basuki memberikan pemaparan materi kepada seluruh kader PDI-P. Pemaparan dilakukan secara tertutup bagi media.
Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan Kementerian PU tidak ikut serta dalam pembangunan dan perbaikan jalan di dalam kabupaten, karena menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pembangunan oleh kementerian hanya dilakukan di jalan-jalan nasional.
"Misalnya, kita punya program jalan nasional 2.600 kilometer, nanti feeder-nya siapa, kabupaten atau kota atau provinsi, nah itu yang harus disinergikan," kata Basuki.
Adapun, sinergitas dilakukan dalam upaya pembebasan lahan. Biaya bisa diperoleh dari APBN, namun yang bertugas untuk mensosialisasikan pembebasan lahan kepada masyarakat adalah pemerintah daerah.
Sebagai salah satu capaian, sepanjang 2015 Kementerian PU telah membangun 13 bendungan. Namun, dalam waktu yang bersamaan, Kementerian diharuskan menyelesaikan pembangunan 16 bendungan yang terbengkalai sejak 2014.
Basuki mengatakan, terpenuhinya tugas-tugas tersebut karena adanya koordinasi yang lancar, baik terhadap pemerintah daerah dan kementerian terkait di tingkat pusat.
"Ada semangat koordinasi, misalnya saya dengan Pak Ferry Mursidan, Ibu Siti Nurbaya, dan dengan Ibu Rini yang berjalan bagus. Sekarang tol Sumatera tidak ada masalah, cepat sekali," kata Basuki.