Di Paris, Indonesia Promosikan Kayu yang Tunjang Pengurangan Emisi

PARIS, KOMPAS.com – Dalam KTT Perubahan Iklim PBB, COP 21, di Paris, Perancis, Indonesia mempromosikan perdagangan kayu yang menunjang pengurangan emisi karbon dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayus (SLVK).

Target penurunan emisi sebanyak 29 persen pada tahun 2030 telah ditetapkan Indonesia.

Pada sektor perdagangan, Indonesia meyakini penurunan karbon juga dapat dilakukan dengan cara perdagangan kayu legal yang mampu menekan tindakan pembalakan liar.

"Kayu ilegal berasal dari pembalakan liar yang merusak dan memicu perusakan hutan,” kata Dirktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Putera Parthama, di COP 21 Paris, Kamis (3/12/2015).

Ia melanjutkan, akibat pembalakan liar, Indonesia sempat mendapatkan predikat negara terburuk. Kejahatan itu terjadi pada periode 1999 hingga 2005, mengakibatkan negara merugi jutaan dolar, menghancurkan jutaan hektar hutan, dan memicu persoalan sosial.

Menurut Putera, diperlukan penanganan hukum, meski itu saja tidak cukup. Situasi tersebut mendorong Indonesia mengembangkan sistem Sistem Verifikasi Legalitas Kayus (SLVK).

"Saat kayu illegal tak bisa dipasarkan, maka daya tarik pembalakan liar bisa dikurangi," kata Putera.

Menurut dia, SVLK adalah sistem terbaik yang tersedia saat ini. Secara komprehensif, ini mencakup pada aspek pada pengelolaan hutan hingga indsutri pengelolaan kayu.

SLVK dibangun melalui proses multipihak. Ia lanjutkan sistem ini berjalan secara akuntabel dan transparan dimana pemantau independen tergabung dalam Jaringan Independen Kehutanan (JPIK).

Diperlukan kerja sama internasional untuk memberantas pembalakan kayu illegal.

Menurut dia, pembalakan dan perdagangan kayu illegal harus disumbat dari dua sisi, yakni pasokan dan permintaan.

Dalam sistem perdagangan kayu legal ini, Indonesia telah bekerja sama dengan Uni Eropa untuk menjalin kemitraan untuk penegakkan hukum, perbaikan tata kelola, perdagangan sektor Kehutanan (FLEGT-VPA).

SLVK menjadi bagian di dalam kerja sama itu.

Selain dengan Uni Eropa, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Australia, yang memastikan negeri Kangguru itu memblokir kayu non V-Legal untuk masuk ke pasar mereka.

Perjanjian dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea juga akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Tiongkok tetah memastikan akan menutup pasarnya dari produk kayu illegal," ucap Putera.