SBY: Kita Harus Keluar dari Ekonomi yang Serakah

PALEMBANG, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sistem ekonomi kapital yang diterapkan di banyak negara, yakni menyerahkan ke mekanisme pasar sangat membahayakan kelestarian lingkungan. Pasalnya, para pelaku cenderung serakah.

"Ekonomi dunia saat ini masih konvensional dan kapital, menyediakan ke mekanisme pasar. Jika tidak segera dikoreksi dan diperbaiki maka akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia di bumi," kata SBY dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, Rabu (25/11/2015), seperti dikutip Antara.

Dalam pidato bertema "Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau Abad 21" itu, SBY mengatakan bahwa negara harus bertindak dan mengukuhkan keberadaannya sebagai penjaga lingkungan dengan bertanggung jawab penuh.

Menurut SBY, ini berdasarkan koreksi atas penerapan revolusi industri pada abad ke-18 yang berujung pada kerusakan lingkungan secara masif, meski di sisi lain mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi konsep pembangunan berkelanjutan harus dikedepankan, dan untuk sektor pertanian, model yang paling cocok yakni 'green economy', yakni sistem perekonomian yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia (sejahtera) dengan berkeadilan sosial," tuturnya.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara berkembang dengan perkirakan penduduk mencapai 306 juta jiwa di tahun 2035, harus bertransformasi total terkait pembangunan sektor pertanian ini.

"Mengapa? Karena jika tidak mau dan tidak mampu maka Indonesia akan tersisi dan menjadi bangsa yang tertinggal. Lantas, jika sudah begini maka Indonesia menjadi bangsa yang suram dan bermasalah," tukasnya.

Persoalannya, menurut SBY, mau atau tidak mau bangsa ini untuk berubah karena sejatinya konsep untuk mencapai ketahanan pangan dalam upaya mencapai kesejahteraan ini sudah diketemukan dan telah menjadi konsesus negara-negara di dunia.

Konsep 'green economy' ini tertuang dalam "Sustainable Development Goals" 2015-2030 (pengganti MDGs) yang tujuan utamanya mengurangi kemiskinan dan menghilangkan kelaparan.

"Ini bukan persoalan ide barunya, tapi terkadang bangsa kita sendiri yang enggan berubah. Padahal sudah tahu salah, mengapa dipertahankan," ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Mulai saat ini, menurut SBY, negara harus berhitung dalam setiap penggunaan sumber daya alam mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi.