Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Potensi Konfliknya Sangat Besar Kalau PAN Masuk Kabinet"

Kompas.com - 15/11/2015, 15:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Budayawan Ridwan Saidi menilai, persoalan akan muncul jika Partai Amanat Nasional masuk ke dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ridwan mengatakan, bergabungnya PAN ke partai pemerintah membuat Jokowi kini berada dalam dua pilihan yang sulit.

Pilihan pertama, Jokowi bisa membenahi kabinet yang menurut dia memang saat ini bekerja jauh dari maksimal.

Namun, menteri-menteri yang berkinerja buruk selama ini justru berasal dari partai politik. Akibatnya, jika menteri-menteri dari parpol itu diganti dengan kader PAN, maka akan terjadi konflik antara Jokowi dan parpol yang selama ini sudsah mendukungnya.

"Mereka sudah berdarah-darah menangkan Jokowi, masa tiba-tiba masuk PAN yang dukung Prabowo," kata Ridwan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (15/10/2015).

Ridwan mencontohkan, menteri dari parol yang tak bekerja maksimal antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi (PKB), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly (PDI-P), Menteri dan Menteri Perindustrian Saleh Husin (Hanura).

Dia melihat Menpora berkinerja buruk karena kisruh sepakbola Indonesia. Adapun Menkumham juga telah melakukan blunder karena dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

Menperin, menurut dia, tidak mempunyai kompetensi di bidangnya dan tidak terlihat hasil nyata kinerjaya.

Selain itu, ada pula Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang menurutnya merupakan orang Jusuf Kalla.

"Potensi konfliknya sangat besar kalau PAN masuk dan menggantikan orang-orang itu," tambah Ridwan.

Pilihan kedua, kata dia, Jokowi bisa memasukkan PAN dengan menambah nomenklatur kementeriannya. Atau Jokowi bisa juga memasukkan PAN dengan mengganti menteri-menteri profesional yang bukan titipan parpol atau orang per orang.

Namun, kata dia, pilihan ini justru akan membuat kinerja kabinet semakin buruk karena semakin banyak diisi oleh orang-orang yang tidak profesional.

"Kalau kabinet makin gemuk, pemerintahan makin ambruk. Makin gemuk jatuhnya makin gampang," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com