Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSJ: Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK Menurun

Kompas.com - 05/11/2015, 13:01 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih tinggi jika dibandingkan yang tidak puas. Meski demikian, tingkat kepuasan mengalami tren penurunan dibandingkan 3 bulan lalu.

"Tiga bulan lalu, tingkat kepuasan mencapai sekitar 70 persen. Namun, saat survei dilakukan pada satu pemerintahan Jokowi-JK, kepuasan hanya mencapai 48,7 persen," ujar peneliti LSJ Ikhsan Rosidi, dalam konferensi pers, di Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Hasil survei LSJ mengenai satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menunjukkan, sebanyak 47,9 persen responden menyatakan tidak puas. Sebanyak 48,7 persen menyatakan puas, dan 3,4 persen menyatakan tidak tahu.

Menurut Ikhsan, jika pertanyaan tingkat kepuasan dilakukan pada awal pemerintahan, angka kepuasan bahkan bisa di atas 80 persen. Namun, seiring waktu, publik akan menilai apakah kinerja pemerintahan saat ini sesuai dengan ekspektasi saat memilih Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden 2014 lalu.

"Ekspektasi tinggi bisa jadi masalah ketika tidak mampu dipenuhi. Semakin tinggi ekspektasi, semakin sulit pemerintah memenuhinya," kata Ikhsan.

Menurut Ikhsan, tingkat kepuasan publik yang menurun bisa jadi karena adanya persepsi negatif yang dibentuk oleh media. Salah satunya adalah ketidakmampuan pemerintah mengatasi masalah kebakaran hutan dalam dua bulan terakhir.

Survei LSJ dilakukan pada 27-31 Oktober 2015, di 15 kota besar di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 831 responden berusia 17 tahun ke atas, dan dilakukan secara acak. Adapun, margin of error dalam penelitian ini kurang lebih sebesar 3,4 persen, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com