Pemerintah Tidak "Ngotot" Ajukan Penyertaan Modal untuk BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI Ahmad Muzani mengatakan, setelah rapat pleno Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, Jumat (30/10/2015) dini hari, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu, Bambang menjelaskan mengenai persoalan penyertaan modal negara untuk BUMN yang menjadi polemik pembahasan RAPBN 2016.

"Khusus untuk PMN bisa di-hold dan akan kita bicarakan ke depan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jumat malam.

Ia menjelaskan, dalam penyusunan APBN-P 2015, pemerintah telah menggelontorkan PMN sebesar Rp 62 triliun.

Jika usulan PMN saat ini kembali disetujui, maka anggaran yang diberikan negara kepada BUMN dianggap terlalu besar.

"Itu bagus, tapi di situasi ekonomi negara yang belum kuat, sebaiknya perkuat sektor kerakyatan saja," ujar dia.

Dalam rapat pleno tersebut hingga penyelenggaraan Sidang Paripurna IX Masa Persidangan I Tahun 2015/2016, Fraksi Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pembahasan RAPBN 2016. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan PMN untuk BUMN.

Muzani menambahkan, jika opsi menunda PMN ini digunakan, maka anggaran PMN dapat dialihkan untuk sektor yang lebih produktif.

"Buat rakyat, desa, bantu korban PHK, korban asap, kita pertimbangkan untuk ubah pandangan," kata dia.