Penolakan Usulan Penyertaan Modal untuk BUMN Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Farid Alfauzi, mempertanyakan sikap sejumlah fraksi yang kini meributkan persoalan penyertaan modal negara untuk badan usaha milik negara.

Menurut Farid, saat usulan itu dibahas di dalam rapat Komisi VI, mayoritas fraksi menyetujuinya.

"Saya menyayangkan inkonsistensi sikap fraksi," kata Farid saat Sidang Paripurna IX Masa Persidangan I Tahun 2015/2016 di Kompleks Parlemen, Jumat (30/10/2015).

Anggota Fraksi Hanura itu mengatakan, ada satu fraksi yang tak setuju dengan usulan tersebut.

Selain itu, ada beberapa yang lain setuju, tetapi memberikan catatan. Namun, Farid tak mengungkap fraksi mana yang tak setuju.

Ia menambahkan, pembahasan PMN di tingkat komisi berlangsung hati-hati.

Bahkan, jika ada kepala kelompok fraksi (kapoksi) yang belum mendapat pandangan dari fraksi masing-masing, rapat pun ditunda.

"Inilah yang sebenarnya berkembang di Komisi VI. Kalau sekarang ada yang menolak, saya mau tanya, ada apa ini? Kalau ini dilanjutkan, perdebatan akan sangat panjang," ujar dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, dirinya tak setuju dengan usulan "injeksi" bantuan untuk BUMN itu.

Bagaimanapun juga, kata Fadli, BUMN seharusnya merupakan perusahaan yang provitable, bukan justru meminta suplai dari APBN.

Fraksi Gerindra sejak awal tak setuju dengan usulan tersebut. Jika usulan itu diakomodasi, maka perlu ada perubahan sejumlah pasal di dalam RAPBN 2016. Di samping pula revisi terhadap catatan hutang negara.

"Kalau ini dihapus, maka akan mengubah ketentuan di dalam Pasal 28, 29, 30, dan 31, serta catatan utang kita," ujarnya.