Mengintip "Parlemen Tanpa Kertas" di Korea Selatan

Sidang-sidang di Parlemen Korsel mulai tidak menggunakan kertas sejak 2005. Semua materi persidangan terkomputerisasi. Masyarakat juga dapat mengikuti, dan mengawasi jalannya pengambilan keputusan secara online.

Delegasi MPR RI dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ia didampingi Ketua Fraksi Partai Nasdem di MPR Bachtiar Ali, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Hardisoesilo, dan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Daryatmo Mardiyanto. 

Rombongan tampak memerhatikan beberapa fasilitas di dalam ruang sidang tersebut. Di setiap meja anggota parlemen, terdapat sebuah monitor ukuran sekitar 10 inch yang dapat digunakan untuk melihat materi sidang dan alat bantu saat dilakukan voting untuk mengambil keputusan.

Monitor di meja anggota parlemen itu dapat terhubung dengan dua monitor besar yang berada di sisi kanan dan kiri mimbar pimpinan. Saat voting dilakukan, nama anggota parlemen yang muncul di monitor besar akan berubah warna sesuai sikap setuju, tidak setuju, atau abstain.

"Sistem ini bisa dikatakan meningkatkan transparansi. Semua warga bisa melihat secara online, siapa memilih apa," kata seorang staf Parlemen Korsel.

Dua mimbar yang terdapat di ruang sidang itu diperuntukkan bagi anggota parlemen dan perwakilan pemerintah. Salah satu mimbar yang ukurannya lebih besar dapat berputar setengah lingkaran dengan bantuan tombol di bagian samping.

Parlemen Korsel terdiri dari lebih 200 anggota asal partai politik dan 60 anggota lainnya non partai politik.

"Kalau begini namanya betul-betul transparan," kata Zulkifli.