Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli: Freeport Terlalu "Greedy", Terlalu Untung Besar

Kompas.com - 12/10/2015, 12:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menganggap PT Freeport terlalu mencari untung tanpa menyeimbangkan hasil produksi dengan dampak limbahnya.

Rizal mengatakan, ketidakpedulian Freeport terhadap lingkungan sekitarnya yang terkena limbah membuat perusahaan tersebut dianggap serakah. Menurut Rizal, Freeport seenaknya saja memanfaatkan potensi di Indonesia.

"Limbah beracun yang membahayakan rakyat di sekitar Sungai Amungme di Papua itu tidak diproses. Freeport terlalu greedy, terlalu untung besar-besaran," ujar Rizal di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Padahal, kata dia, ada tambang-tambang lain, misalnya di Sulawesi yang memproses limbahnya sehingga tidak membahayakan lingkungan. Namun, Freeport terkesan abai terhadap limbahnya yang berdampak buruk bagi lingkungan ataupun masyarakat sekitar.

Rizal menganggap perpanjangan kontrak dengan Freeport tidak layak dilakukan karena "keserakahan" perusahaan itu. Sebab, selama menjalani kontrak dengan Pemerintah Indonesia dari tahun 1967 hingga 2014, Freeport hanya membayar royalti sebesar 1 persen. Padahal, idealnya negara lain membayar kewajiban 6 hingga 7 persen.

"Memang sebelum pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) berakhir, mereka setuju menaikkan 3,5 persen royalti, tapi itu belum cukup menurut kami. Freeport harus bayar 6 hingga 7 persen royalti," kata Rizal.

Selain itu, kata Rizal, Freport juga tidak tegas soal pelepasan saham atau divestasi. Ia mengatakan, ada kewajiban pemegang Kontrak Karya untuk memiliki program divestasi. "Artinya, menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia atau anak perusahaan di Indonesia," kata dia.

Kontribusi lebih

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menegaskan bahwa pihaknya tidak berkeberatan untuk memberikan kontribusi lebih ke Papua. Hal ini sebagaimana diminta oleh Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, menurut dia, Freeport selaku investor tentu memiliki perhitungan bisnis dan tak ingin merugi. Kalau Freeport merugi, maka kontribusi atau manfaat yang diberikan kepada pemerintah tentu juga berkurang.

Sayangnya, Maroef tidak menjelaskan lebih rinci ketika ditanya kontribusi konkret ke Papua. (Baca: Freeport: Kami Tak Keberatan Beri Kontribusi Lebih ke Papua)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com