Pamdal DPR Akan Represif dalam Sistem Keamanan Terpadu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menilai, sistem pengamanan Kompleks Parlemen yang ada saat ini masih kacau. Hal itu tidak terlepas dari proses rekrutmen Pengaman Dalam DPR yang ia nilai kurang profesional.

"Harusnya, Pamdal yang direkrut itu adalah orang-orang yang sudah dididik dari kepolisian, ada sertifikatnya. Ini tidak," tegas Firman di Kompleks Parlemen, Jumat (2/10/2015).

Ia mencontohkan, saat ini orang bisa keluar masuk Kompleks Parlemen secara bebas. Padahal, tidak diketahui benda apa saja yang melekat di tubuh orang tersebut, karena mereka tidak diperiksa secara ketat oleh pamdal.

Di samping itu, ia mengatakan, jika pengamanan ketat dilakukan, maka pihak keamanan dapat mengantisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena sebelumnya, pamdal sudah meminta keterangan dari orang-orang yang ingin bertemu dengan anggota dewan.

"Nah sekarang bebas. Bahkan, wartawan pun sudah bisa naik ke gedung seperti ini, nongkrong di ruang anggota. Kemudian wartawan palsu, wartawan bodrek itu sudah sampai dan ngancam minta duit lah. Ini yang harus diamankan," ujarnya.

Lebih jauh, ia berharap, sistem keamanan terpadu (SKT) yang kini perencanaannya sedang disusun Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR, dapat membuat aparat kepolisian bekerja lebih represif. Terutama, jika ada kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan Kompleks Parlemen.

Tindakan represif itu diharapkan dapat dilakukan tanpa perlu membuat laporan terlebih dahulu ke Polsek, Polres atau Polda Metro Jaya.

"Ketika terjadi 'bang bung bang bung' polisi harus represif mengamankan itu. Jangan sampai nanti di dalam gedung ada orang gebak-gebukan kemudian tusuk-menusuk itu yang kemudian polisi juga pasif. Itu enggak boleh," tegasnya.