Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Indonesia Bangga Bendera Palestina Berkibar di PBB

Kompas.com - 02/10/2015, 11:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas berkibarnya bendera Palestina di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa. PDI-P menilai bahwa pengibaran bendera tersebut merupakan momentum bersejarah dan kini tinggal memastikan agar PBB benar-benar menjamin keanggotaan penuh Palestina di badan dunia tersebut.

"Indonesia bangga bendera Palestina berkibar di PBB. Berkibarnya bendera Palestina di PBB tidak hanya simbol kemerdekaan dan keanggotaan penuh Palestina di PBB," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2015).

Bagi PDI-P, peran Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sepenuhnya bangsa Palestina merupakan amanat Pembukaan UUD 1945, di mana kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itulah, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Atas dasar hal itulah, maka Bung Karno melalui Konferensi Asia Afrika mengundang Palestina untuk hadir sebagai salah satu peserta KAA," ucap Hasto.

Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, Hasto menilai bahwa perjuangan Bung Karno di dalam membangun tatanan dunia baru sebagai pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif kembali mendapatkan legitimasinya.

Pengibaran bendera Palestina di Markas PBB dilakukan pada Kamis (1/10/2015) kemarin. Pengibaran ini dilakukan tidak lama setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato dalam Majelis Umum PBB, yang menyerukan solusi bagi dua negara, yaitu Palestina dan Israel.

Abbas bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memimpin seremoni pengibaran bendera negara Palestina di Rose Garden. Dengan demikian, PBB secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pemantau non-anggota yang benderanya berkibar di Markas PBB.

Selain Palestina, negara pemantau non-anggota lain yang benderanya dapat dikibarkan di Markas PBB adalah Vatikan. Palestina bisa mengibarkan benderanya di Markas PBB setelah proses pemungutan suara dalam sidang Majelis Umum PBB. Proses pemungutan suara itu disetujui 119 suara.

Israel dan AS berada di antara delapan negara yang tidak setuju dengan langkah tersebut. Israel menentang keras langkah tersebut dan mendesak negara-negara anggota agar memilih tidak setuju dengan pengibaran bendera Palestina. (Baca: Sejarah Tercipta, Bendera Palestina Kini Berkibar di Markas PBB)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Nasional
Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com