Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu dan Kemenag Diminta Audit Pelaksanaan Haji

Kompas.com - 27/09/2015, 15:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementrian Luar Negeri, melakukan audit terkait tragedi di Mina yang menyebabkan belasan warga negara Indonesia menjadi korban jiwa.

Menurut dia, ada kejanggalan dalam musibah ini. Sebab, peristiwa berdesak-desakan yang mengakibatkan jemaah terinjak-injak terjadi bukan di waktu dan jalur jemaah Indonesia melakukan lempar Jumrah. Namun nyatanya, 22 anggota jemaah Indonesia tewas dan ratusan lainnya belum kembali ke tenda pasca kejadian.

"Audit ini penting untuk menjelaskan tentang jemaah haji Indonesia yang nyelonong padahal bukan waktunya melakukan jumrah. Itu artinya ada aparat kita yang lengah," kata Muzani saat dihubungi, Minggu (27/9/2015).

Ketua Fraksi Gerindra ini tidak memungkiri sulitnya mengendalikan jamaah yang berjumlah hingga 170 ribu orang. Namun, sambung dia, adanya audit tersebut bisa menjelaskan sistem pengurusan jamaah haji dan lengahnya para petugas haji.

Dengan begitu, pemerintah pun bisa mengantisipasi agar hal-hal serupa tidak kembali terjadi pada musim haji berikutnya. "Kita juga harus mendesak pemerintah Arab Saudi untuk melakukan imvestigasi secara transparan, terbuka, menyeluruh dan kita dilibatkan. tapi kita juga melakukan audit sendiri," ucap dia.

Tragedi di Mina terjadi pada Kamis (24/9/2015) pagi waktu setempat. Jemaah haji berdesak-desakan menuju lokasi lempar jumrah yang membuat mereka terinjak-injak. Menteri Kesehatan Arab Saudi Khalid Al-Falih menyebut korban jiwa dalam tragedi itu mencapai 769 orang dan 934 orang mengalami luka-luka.

Adapun warga negara Indonesia korban tewas dalam peristiwa itu yang telah teridentifikasi sebanyak 22 orang. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basuki Yakin Investor Tak Kabur Usai Kepala Otorita IKN Mundur

Basuki Yakin Investor Tak Kabur Usai Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 47,7 Persen Pendukung Prabowo-Gibran Anggap Penambahan Kementerian untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Survei Litbang “Kompas”: 47,7 Persen Pendukung Prabowo-Gibran Anggap Penambahan Kementerian untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Profil Dhony Rahajoe, Mundur dari Wakil Kepala Otorita IKN, Kini Komisaris Utama PP

Profil Dhony Rahajoe, Mundur dari Wakil Kepala Otorita IKN, Kini Komisaris Utama PP

Nasional
Setelah Mundur sebagai Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono Dapat Tugas Baru dari Jokowi

Setelah Mundur sebagai Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono Dapat Tugas Baru dari Jokowi

Nasional
TNI AL Tugaskan KRI RE Martadinata-331 untuk Latma Rimpac di Hawaii

TNI AL Tugaskan KRI RE Martadinata-331 untuk Latma Rimpac di Hawaii

Nasional
Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Nasional
Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap 'On Schedule' meski Kepala Otorita Mundur

Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap "On Schedule" meski Kepala Otorita Mundur

Nasional
Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Nasional
SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

Nasional
Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Nasional
Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com