Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III: Pansus Pelindo II Jangan Dilihat Heboh-heboh Amat

Kompas.com - 12/09/2015, 12:09 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Asrul Sani, menilai wajar jika DPR membentuk panitia khusus (pansus) terkait pengelolaan pelabuhan, khususnya berkaitan dengan kinerja PT Pelabuhan Indonesia II. Menurut Asrul, pansus merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat khusus karena menyangkut masalah tertentu dan jangka waktu tertentu.

"Kalau DPR mau secara luas fungsi pengawasannya ya (membentuk) pansus. Kalau mau aspek hukum saja yang didalami, bisa panja Komisi III. Jangan dilihat heboh-heboh amat, pansus kan alat kelengkapan DPR yang bersifat khusus karena menyangkut masalah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, bukan hal yang menghebohkan. Itu alat kelengkapan yang sah. Ketika DPR tidak melakukan apa-apa, itu justru akan dipersoalkan, kok DPR diam saja," kata Asrul dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

Menurut dia, pembentukan pansus diperlukan karena masalah yang terkait dengan operator pelabuhan ini menyangkut bidang yang dibawahi oleh sejumlah komisi di DPR. Bukan hanya persoalan hukum yang dibidangi Komisi III DPR, kinerja Pelindo II berkaitan pula dengan komisi lainnya, seperti Komisi VI dan Komisi IX.

"Saya bicara Komisi IX, kesehatan dan ketenagakerjaan. Orang-orang pekerja Pelindo kan datang ke Komisi IX, menyampaikan keluhan. Ini apalagi dari aspek ketenagakerjaannya. Yang jelas, Komisi VI, IX, III yang tidak menutup kemungkinan (masuk) pansus yang diusulkan dalam raker. Komisi III akan me-lead," kata Asrul.

Ia juga menyebut bahwa Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mendukung wacana pembentukan pansus ini. Kapolri berharap, pansus bisa mengawal proses penegakan hukum kepolisian.

Sejauh ini, menurut Asrul, pembentukan pansus terkait Pelindo II masih sebatas usulan. Nantinya, usulan yang merupakan hasil rapat kerja Komisi III DPR dengan Kepala Kepolisian RI ini akan disampaikan kepada pimpinan DPR.

"Nanti pimpinan DPR merapatkannya dalam bamus (badan musyawarah). Kalau setuju, ya dibawa dalam (rapat) paripurna. Begitu disetujui (dalam rapat) paripurna, baru disusun," ucap Asrul.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini juga menyampaikan bahwa pembentukan pansus bukan berarti harus menyeret seseorang ke proses hukum. Jika nanti tidak menemukan permasalahan, maka pansus harus berani mengungkapkan kesimpulan itu kepada publik.

Baca juga: Rizal Ramli: RJ Lino Enggak Penting Banget...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com