Mendagri Sebut Potensi Konflik dalam Pilkada Lebih Tinggi daripada Pilpres

AMBON, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan, potensi konflik dalam Pilkada Serentak yang berlangsung Desember mendatang terbilang tinggi. Bahkan, Tjahjo menyebut bahwa potensi konflik itu lebih tinggi ketimbang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.

"Potensi konflik saat Pilkada malah jauh lebih tinggi dari pemilihan Presiden maupun pemilihan legislatif tahun 2014 lalu. Kebanyakan dipicu sentimen dan gengsi sukuisme yang kuat saat Pilkada di gelar," ujar Tjahyo, di Ambon, seperti dikutip Kompas.com dari Antara, Rabu (26/8/2015).

Tjahjo juga mengatakan, di Ambon, ada satu dari empat kabupaten di Maluku yang masuk dalam wilayah rawan konflik pesta politik tersebut. "Dari 269 daerah penyelenggara pilkada serentak tahap pertama, 10 daerah tergolong rawan konflik, termasuk satu di antaranya di Maluku," kata Mendagri Tjahyo di Ambon, Senin.

Tanpa menyebutkan satu dari empat kabupaten yang rawan konflik, Mendagri mengatakan bahwa pemerintah telah mendeteksi sejumlah titik kerawanan yang memungkinkan terjadinya konflik saat berlangsung tahapan pilkada serentak di tanah air pada 9 Desember 2015.

Guna mengatasi kemungkinan konflik tersebut saat pesta demokrasi serentak tersebut, menurut Tjahyo, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para gubernur, bupati dan wali kota untuk melakukan pemantauan secara rutin, saat berlangsung berbagai tahapan Pilkada.

Selain itu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pimpinan TNI dan Polri di daerah guna mencegah sejak dini kemungkinan terjadinya gejolak baik saat pelaksanaan berbagai tahapan hingga paska pemungutan dan perhitungan suara berlangsung.

Mendagri tidak menampik bahwa daerah lain di luar 10 wilayah yang dianggap paling rawan tersebut, penyelenggaraan pilkada akan berjalan lancar atau bebas dari konflik.

"Pilkada serentak di 269 daerah berpotensi terjadi konflik, tetapi tingkatannya berbeda, dan 10 daerah tersebut merupakan yang paling rawan," ujar Mendagri.

Sehubungan dengan itu Mendagri meminta seluruh jajaran penegak hukum untuk bertindak netral serta mengawasi semua proses dan pentahapan Pilkada di Maluku agar berjalan lancar, jujur dan adil, guna meminimalisasi atau menghilangkan potensi konflik.

"Terpenting pemerintah daerah harus terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh komponen terkait, terutama aparat keamanan dan penegak hukum sehingga dapat bertindak cepat dan tepat guna mencegah kemungkinan terjadinya konflik politik saat pilkada serentak berlangsung," kata dia.

Mendagri Tjahyo baru kembali dari Saumlaki, ibu kota kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dalam rangka meresmikan program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) senilai Rp1,94 triliun untuk tiga kabupaten perbatasan di Maluku yakni MTB, Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru, pada Selasa (25/8).