Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Kami Apresiasi Jokowi Ikuti Saran SBY

Kompas.com - 14/07/2015, 22:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Keuangan Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah melakukan dialog dengan para ekonom dan pelaku dunia usaha. Menurut dia, apa yang dilakukan Jokowi sejalan dengan saran yang disampaikan Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: SBY Anggap Jokowi Perlu Jelaskan soal Kondisi Ekonomi Indonesia)

"Seperti yang disarankan Pak SBY, itu memang yang seharusnya dilakukan segera," kata Marwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/7/2015).

Marwan mengatakan, dialog Jokowi dengan ekonom dan pengusaha, pada Kamis (9/7/2015) lalu, bisa menjadi salah satu upaya membangkitkan ekonomi yang saat ini sedang lesu. 

Pada kesempatan itu, Jokowi menjabarkan kebijakan serta langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah menghadapi kemelut ekonomi nasional, yang ditandai pelemahan pertumbuhan, rendahnya realisasi ekspor, dan merosotnya nilai tukar rupiah.

‘’Kan ini yang disarankan Pak SBY pada acara Rapimnas Partai Demokrat yang lalu. Saya juga sudah bicara, Pak Jokowi sebaiknya mendengarkan saran Pak SBY  agar Presiden mengkomunikasikan langsung kondisi ekonomi nasional dan global, posisi Indonesia serta langkah-langkah lain untuk meyakinkan bahwa ekonomi Indonesia aman," kata Marwan.

Wakil Ketua Komisi IX ini menilai, Jokowi belum secara gamblag memaparkan langkah-langkah pengaman ekonomi nasional dari dampak krisis global terutama krisis di Yunani dan Cina. Namun, Presiden Jokowi sudah mulai membangun komunikasi dengan para pelaku ekonomi untuk menumbahkan kepercayan bahwa pemerintah memiliki konsen penuh untuk mengamankan perekonomian nasional. (Baca: Politisi Demokrat Minta Jokowi Tak Malu Jalankan Saran SBY)

Menurut dia, Jokowi hanya perlu melangkah ke tahap berikutnya dengan segera, yakni menjaga dialog secara rutin dengan stakeholder dan memaparkan secara jelas dan detil lankah-langah yang akan dilakukan untuk misalnya, menjaga niai rupiah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi.

"Harus Pak Jokowi langsung yang bicara, agar optimisme pasar terbangun perlahan namun pasti,’’ ucap Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com