Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres: Yang Jelek Juga Kami Laporkan ke Presiden

Kompas.com - 06/07/2015, 13:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih didampingi anggota Wantimpres, Sidharto Danusubroto, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/7/2015). Dalam pertemuan itu, Wantimpres memberikan masukan terkait isu ekonomi dan politik kepada Presiden Jokowi.

"Bahas soal bangsa, semuanya. Kami sudah tua-tua ini, yang baik, yang jelek, kami laporkan semua," kata Sidharto saat dijumpai setelah pertemuan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sidharto mengungkapkan, Presiden Jokowi perlu dibantu oleh orang-orang yang bekerja tulus untuk negara tanpa ada niat mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya. Bagi Sidharto, pemerintahan Jokowi perlu mendapat kepercayaan dari dalam dan luar negeri.

"Pemerintahan Jokowi ini perlu membangun trust. Ini idealnya, kanan kiri Pak Presiden harus dibantu orang yang selesai dengan hidupnya, dengan keluarganya," ucap mantan Ketua MPR RI tersebut.

Meski demikian, Sidharto enggan menyebutkan lebih detail mengenai substansi pembicaraannya dengan Presiden. Ia juga menampik memberikan masukan terkait perombakan kabinet atau penilaian kinerja menteri-menteri tertentu.

"Saya enggak komentar. Trust itu luas sekali, mencakup dalam dan luar negeri. Ekonomi ini terkait dengan trust," ucapnya.

Jika Sidharto memberikan masukan terkait isu politik, maka Sri lebih banyak memberikan masukan terkait isu ekonomi kepada Presiden Jokowi. Sri menilai, banyak sisi yang perlu disempurnakan terkait upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami enggak secara khusus bahas kinerja menteri. Namun, kami memberikan pertimbangan dan nasihat bagaimana memperbaiki kinerja ekonomi kita agar bisa kompetitif," ungkap Sri.

Saat menemui Presiden, Wantimpres hanya diwakili oleh Sri dan Sidharto. Namun, keduanya tidak menjawab saat ditanya apakah pertemuan itu merupakan inisiatif Wantimpres atau karena ada undangan dari Presiden Jokowi. Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam dan tertutup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com