Kenaikan Bantuan Dana Parpol Dianggap Tidak Adil bagi Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang menyetujui kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik. Jokowi seakan lebih mementingkan kepentingan partai politik daripada kesejahteraan masyarakat.

"Ini adalah ketidakadilan bagi rakyat. Anggaran subsidi rakyat ada yang dihapus dan ada juga yang sedikit demi sedikit dikurangi," kata Uchok melalui pesan singkat, Jumat (26/6/2015).

Menurut dia, sejak 2013 hingga 2015, sudah dua kali pemerintah menaikkan bantuan keuangan untuk partai politik. Pada 2013, alokasi bantuan partai politik sebesar Rp 9.928.900.000 untuk 560 kursi DPR. Jumlah itu meningkat menjadi Rp 9.929.000.000 pada 2014 dan Rp 13.925.326.000 pada 2015.

Uchok mengatakan, kenaikan bantuan anggaran ini juga membebani keuangan negara. Ia meminta pemerintah mengkaji kembali rencana menambah bantuan keuangan untuk parpol. Selain membebani keuangan negara, penambahan bantuan ini juga rawan dikorupsi.

"Elite-elite partai akan berpesta pora atas kenaikan bantuan ini. Bila melihat realisasi anggaran bantuan keuangan parpol di daerah, banyak modus korupsi, seperti terlambat atau tidak ada pertanggungjawaban, dipergunakan tidak tepat sasaran, dan juga ada mark up," ujarnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, bantuan keuangan dari APBN untuk setiap parpol saat ini dihitung dari jumlah suara yang diperoleh saat pemilu dikali Rp 108. Dengan hitungan itu, PDI-P, misalnya, sebagai pemenang Pemilu 2014, mendapat bantuan Rp 2.557.598.868 yang berasal dari 109 kursi atau 23,78 juta suara yang diraihnya di DPR dikali Rp 108, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Total bantuan keuangan dari APBN untuk 10 partai yang lolos ke DPR tercatat Rp 13.176.393.876.