Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Klaim Indikasi Kerugian Negara Turun Hampir 60 Persen Dibandingkan 2009

Kompas.com - 22/06/2015, 17:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengklaim bahwa jika dibandingkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, maka indikasi kerugian negara temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2014 mengalami penurunan.

"Penurunan sebesar 59,55 persen atau sebesar Rp 491,6 miliar," kata Husni saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Husni mengatakan, ada perbedaan sampel yang digunakan BPK dalam melaksanakan PDTT 2009 dan 2014. Pada 2009, total sampel yang digunakan sebanyak 84 satuan kerja di 14 provinsi. Adapun pada 2014, sampel yang digunakan 181 satuan kerja di 33 provinsi.

"Nilai temuan BPK pada 2009 mencapai Rp 825,5 miliar, sedangkan nilai temuan tahun 2014 sebear Rp 333,9 miliar," ujarnya.

Husni mengklaim KPU telah menindaklanjuti temuan BPK itu melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat dan daerah untuk melakukan join audit dan verifikasi bersama. Audit dan verifikasi itu baru dilaksanakan di 24 provinsi. Dari temuan tersebut, sebesar 75,05 persen sudah ditindaklanjuti atau sekitar Rp 236 miliar. Untuk temuan yang belum ditindaklanjuti selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektorat KPU.

"Jika ditemukan ada kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka hasil verifikasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan audit investigasi dan hasilnya diserahkan kepada aparat penegak hukum," kata Husni.

Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan anggaran pemilu pada KPU tahun 2013-2014 memperlihatkan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 334 miliar (Baca BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp 334 Miliar di KPU). DPR meminta KPU menindaklanjuti temuan ini mengingat KPU tengah menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak pada akhir tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com