Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Jokowi Akan Resmikan Jalan Tol Terpanjang di Indonesia

Kompas.com - 12/06/2015, 19:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo direncanakan meresmikan pengoperasian Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Jawa Barat, Sabtu (13/6/2015). Tol Cipali merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia karena terbentang sepanjang 116 kilometer.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, Presiden Jokowi meminta peresmian pengoperasian jalan tol tersebut dipercepat dari jadwal semula yang diagendakan Senin (15/6/2015). Setelah diresmikan, jalan tol tersebut diharap dapat langsung digunakan.

"Dipercepat, untuk besok diresmikan. Pasti langsung dibuka," kata Basuki, setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah mendampingi Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Jalan Tol Gempol-Pandaan, Jawa Timur, Jumat (12/6/2015) petang.

Mengenai tarif untuk Jalan Tol Cipali, Basuki belum dapat menyebut angka pastinya. Alasannya karena ia mengaku belum sempat melihat SK mengenai tarif jalan tol tersebut lantaran kesibukan menjalankan tugas. Tapi berdasarkan perhitungan beberapa waktu lalu, kata Basuki, tarif tol Cipali diperkirakan sekitar Rp 850 per kilometer.

Pengoperasian tol ini diharap mampu mengurangi beban kepadatan Jalur Pantura khususnya saat musim mudik lebaran. "Target mengurangi 40 persen kepadatan di Pantura," ucapnya.

Nama Cipali diambil dari daerah titik awal dan daerah titik akhir tol tersebut, yaitu Cikopo-Palimanan. Selama ini, media seringkali menyebut tol ini dengan nama Cikapali karena merujuk kepada Cikampek-Palimanan.

Menurut Basuki, Tol Cipali akan memperpendek jarak antara Jakarta-Brebes sepanjang 94 kilometer. Jadi waktu tempuh Jakarta-Brebes diperkirakan bisa sekitar 4 jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com