Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-insiden di DPP Golkar, Agung Tegaskan Komitmennya untuk Islah

Kompas.com - 12/06/2015, 09:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


SOLO, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol Agung Laksono menegaskan komitmennya untuk islah dengan kubu Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie. Komitmen islah ini tak terganggu dengan insiden penyerangan di DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu.

Agung menuding kubu Aburizal yang menjadi biang kerok penyerangan tersebut.

"Sangat saya sayangkan itu mengganggu suasana yang bersahabat dan menuduh kami pula yang menyerbu. Masa rumah saya, yang dituduh menyerbu saya? Kan aneh, suatu hal yang tak mungkin, bersenjata tajam dan sebagainya. Namun, saya juga cukup komitmen terhadap apa yang ditandatangani soal islah tersebut," kata Agung saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2015), sebelum menghadiri resepsi pernikahan putra Presiden Joko Widodo.

Ia juga menegaskan bahwa pertemuan tim penjaringan calon kepala daerah antara kubu Aburizal dan kubunya tetap terlaksana, tetapi ditunda. Sedianya, pertemuan itu berlangsung pada Jumat (12/6/2015) hari ini. Namun, akibat insiden tersebut, Agung menyampaikan bahwa pihaknya akan merundingkan kembali waktu dan tempat yang tepat untuk dilakukannya pertemuan.

"Tapi, saya harap semua pihak jangan merusak. Kalau kegiatan-kegiatan, silakan saja, tapi jangan ada kekerasan, apalagi ngajak orang menyerbu membawa senjata dan menuduh orang lain yang menyerang. Cara seperti itu kan tak mencerminkan dalam membangun islah. Mari kita tenangkan dulu," kata dia.

Agung juga mengaku ingin membangun suasana yang bersahabat. Pihaknya menghindari bentrokan fisik.

"Kami ingin tetap melanjutkan islah, tetapi kapan sidang pertama akan digelar ya nanti dilihat dulu. Kami akan bicarakan dulu. Akan rapat internal dulu untuk menentukan gimana kelanjutannya," kata dia.

Menurut Agung, insiden penyerangan ke DPP Partai Golkar tersebut membuat pihaknya ragu akan kesungguhan kubu Aburizal untuk berdamai. Ia pun telah melaporkan insiden ini kepada Kalla yang pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

"Ibarat lagu, 'kau yang mengawali, kau yang mengakhiri'. Semua kita laporkan. Beliau mantan Ketum, Wapres, tentu harus direspons yang baik dengan melaporkan apa adanya, tidak dibumbui, termasuk kami tetap konsolidasi internal, bukan provokasi, itu amanat partai," tutur Agung.

Sebelumnya, Agung menduga penyerangan yang dilakukan sekelompok orang di Kantor DPP Golkar merupakan upaya untuk mengambil alih penguasaan kantor dan menggagalkan kesepakatan islah. Sejumlah orang yang berhasil diamankan kepolisian diketahui membawa senjata tajam saat melakukan penyerangan.

Kedua kubu yang terpecah di internal Partai Golkar telah sama-sama menandatangani kesepakatan islah khusus yang diinisiasi oleh politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla. Kesepakatan tersebut dilakukan agar Partai Golkar dapat mengikuti pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2015.

Kubu yang dipimpin Agung Laksono menetapkan lima nama tim penjaringan. Lima orang itu adalah Wakil Ketua Umum Yorrys Raweyai, Ketua Bidang Organisasi Ibnu Munzir, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Lawrence Siburian, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Gusti Iskandar, dan Wakil Sekjen Bidang Organisasi Lamhot Sinaga.

Adapun lima nama yang ditunjuk kubu Aburizal Bakrie, sebagai tim penjaringan, ialah Ketua Harian MS Hidayat dan empat wakil ketua umum, yakni Theo L Sambuaga, Syarif Tjitjip Soetardjo, Aziz Syamsuddin, dan Nurdin Halid. MS Hidayat kemudian ditunjuk sebagai ketua tim penjaringan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com