MA Ajukan Penambahan Anggaran Rp 600 Miliar untuk Bangun Gedung

"Pengajuan tambahan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan gedung, perlengkapan gedung kantor, rekrutmen, dan pendidikan CPNS hakim," kata Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Aco Nur dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Menurut dia, tambahan alokasi tersebut akan digunakan sebagai belanja modal pembangunan gedung sebesar Rp 600 miliar dan belanja barang sebesar Rp 124,5 miliar.

"Tambahan anggaran ini akan dialokasikan dalam dua bagian, yakni pembangunan fisik Rp 600 miliar dan belanja barang Rp 124,5 miliar," katanya.

Aco berujar, dalam pagu indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2016, MA mendapat alokasi anggaran pagu indikatif sebesar Rp 8,96 triliun.

Meski demikian, menurut dia, hanya terjadi kenaikan 5,4 persen terhadap pagu indikatif 2016 bila dibandingkan alokasi anggaran 2015.

"Kenaikan tersebut untuk belanja pegawai tahun 2016. Sedangkan untuk belanja barang operasional tidak ada kenaikan," katanya.

Ia mengatakan, dampak tidak adanya kenaikan belanja operasional, banyak yang tidak tertangani, di antaranya banyak satker yang kekurangan biaya langganan daya dan jasa, biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran, biaya pemeliharaan kendaraan operasional, biaya pemeliharaan internet, dan biaya tenaga honorer yang belum terpenuhi.

Dengan kurangnya biaya operasional tersebut, menurut dia, MA akan menggeser belanja barang non-operasional untuk memenuhi kebutuhan satker Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Sementara pengajuan penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA akan digunakan antara lain untuk pengadaan tanah di lingkungan MA, pengadaan sertifikat tanah di lingkungan MA, pengadaan jaringan instalasi di MA, pengadaan IT, pengadaan buku hukum, pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan fasilitas kantor di lingkungan MA, serta pengadaan gedung kantor sesuai prototipe yang mendukung sarana prasarana peradilan anak, mediasi, dan disabilitas.

"Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya kekurangan anggaran dapat dipenuhi," kata Aco.