Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Sebut Penyerang Kantor DPP Golkar atas Suruhan Politisi DPR

Kompas.com - 09/06/2015, 17:34 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, menyebut sejumlah orang tak dikenal yang melakukan penyerangan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (8/6/2015), adalah orang-orang suruhan politisi di DPR. Menurut Agung, penyerangan dilakukan untuk menggagalkan kesepakatan islah.

"Kami sayangkan massa yang datang itu dari Jawa Barat, Indramayu, Lampung, bukan dari Partai Golkar. Ini dilakukan mereka yang ada di DPR, tetapi dilakukan dengan gaya preman," ujar Agung saat jumpa pers penutupan Musyawarah Daerah IX Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Agung mengatakan, tindak lanjut atas kesepakatan islah antara kubu Munas Bali dan Munas Ancol sebenarnya akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Namun, tindak lanjut tersebut sedikit terganggu dengan adanya insiden di Kantor DPP Golkar. (Baca: Kubu Agung Tuding Penyerang DPP Golkar Suruhan Aburizal)

Menurut dia, penyerangan tersebut merupakan upaya paksa yang dilakukan sekelompok orang untuk menguasai Kantor DPP Golkar.

Dalam penyerangan itu, sekelompok orang yang mendatangi Kantor DPP Golkar berdalih ingin memperingati wafatnya Soeharto. Sekelompok orang tidak dikenal tersebut lalu dihalau oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). (Baca: Kubu Aburizal Tuding Kubu Agung yang Kirim Preman Bersenjata ke DPP Golkar)

Setelah diperiksa, beberapa orang diketahui membawa senjata tajam, bahkan disebut-sebut ada yang membawa senjata api. (baca: Kubu Aburizal Anggap Kubu Agung Tak Hormati JK jika Islah Dibatalkan)

"Saya sama teman-teman tidak ingin teror dibalas dengan teror. Kita serahkan ke polisi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran hukum, yang membawa senjata tajam. Kita sadar politik, jadi tidak perlu ada cara kekerasan. Biarkan proses hukum akan mengikutinya," kata Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com