Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenaker Akan Kembalikan 16.000 Pekerja Anak ke Sekolah

Kompas.com - 05/06/2015, 03:58 WIB

MATARAM, KOMPAS.com - Kementerian Tenaga Kerja akan mengembalikan 16.000 pekerja anak ke sekolah pada 2015, agar mendapat pendidikan yang layak. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan (Binwas), Kementerian Tenaga Kerja, Herman PH mengatakan, 16.000 anak itu merupakan bagian dari 1,7 juta pekerja anak yang terdata sejak 2008 hingga 2014.

"Sebagian besar dari mereka usia sekolah menengah pertama yang meninggalkan bangku sekolah demi membantu ekonomi keluarganya," kata Herman usai membuka kegiatan pelatihan tenaga pendamping perlindungan pekerja anak (PPA) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Mataram, Kamis (4/6/2015).

Dari total 1,7 juta pekerja anak di Indonesia, kata dia, sebanyak 33.110 yang sudah diberikan pendampingan dan sudah kembali ke sekolah mengenyam pendidikan.

"Dengan tambahan 16.000 anak yang diberikan pendampingan tahun ini, maka jumlah pekerja anak yang akan kembali ke sekolah sebanyak 49.110 anak. Tentu ini angka yang masih kecil jika melihat total jumlah pekerja anak," ucapnya.

Menurut Herman, anak tidak bisa disalahkan karena mereka bekerja seperti orang dewasa hanya demi mendapatkan uang, namun kalau dibiarkan mereka akan menjadi pekerja tetap. Untuk itu, kata Herman, pihaknya memprogramkan PPA dan PKH sejak 2008, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Para pekerja anak yang dikembalikan ke sekolah dan diberikan bantuan sarana peralatan dan pakaian seragam.

Kemudian mulai tahun anggaran 2015, kata dia, sebanyak 16.000 pekerja anak yang akan dikembalikan ke sekolah akan memperoleh dana bantuan masing-masing Rp300 ribu per bulan. Namun hanya selama satu tahun pendampingan. Dana tunai itu dapat diambil melalui kantor Pos Indonesia, yang sudah menjalin kerja sama dengan Kemenaker.

"Nanti kalau sudah satu tahun berjalan, bantuan dihentikan. Karena mereka sudah kembali ke sekolah maka itu menjadi ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemenaker hanya mengentaskan pekerja anak saja," ucapnya.

Ia mengatakan, selama tahun pertama, tenaga pendamping PPA dan PKH akan terus melakukan pemantauan terhadap pekerja anak yang sudah kembali ke sekolah agar anak tidak lagi kembali menjadi pekerja.

Tenaga pendamping yang direkrut berasal dari unsur lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati anak. Mereka juga akan tetap melakukan komunikasi dengan orang tua atau keluarga pekerja anak yang sudah kembali ke sekolah.

"Tenaga pendamping akan terus memantau dan memberikan laporan rutin. Jangan sampai anak yang didampingi kembali bekerja demi mencari uang," kata Herman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com