Aburizal Singgung Revisi UU Pilkada dalam Pleno F-Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie menyinggung rencana revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) dalam rapat pleno Fraksi Partai Golkar di DPR, Kamis (4/6/2015). Arahan dari Aburizal diberikan pada seluruh anggota Fraksi Golkar sesuai dengan bidang dan mitra kerjanya.

"Arahannya banyak, salah satunya itu (revisi UU Pilkada)," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, seusai rapat pleno.

Rapat pleno itu dihadiri para pendukung pengurus hasil Munas Bali. Pleno dimulai dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur setelah keluarnya putusan sela PN Jakarta Utara yang mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Riau.

Di lokasi yang sama, Aburizal menyampaikan bahwa dirinya juga memberikan penjelasan pada seluruh anggota fraksinya mengenai posisi internal Partai Golkar setelah keluarnya putusan PTUN dan PN Jakut.

Selain itu, ada beberapa isu terkait ekonomi, politik, hukum dan keamanan yang menjadi fokus Aburizal untuk direspons oleh Fraksi Golkar.

Aburizal menuturkan, Partai Golkar meminta pemerintah membentuk pusat krisis untuk menangani sejumlah masalah yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Beberapa masalah yang ia catat adalah kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadhan, ketimpangan ekonomi, dan mengenai sanksi FIFA untuk Indonesia.

Menurut Aburizal, pusat krisis tersebut dapat dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo atau orang yang dipercayai mampu mengkoordinasikan kinerja kementerian/lembaga dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

"Kita tahu harga pangan sudah naik. Sehingga saya instruksikan Fraksi Partai Golkar bekerja lebih keras menyumbangkan pemikiran untuk pemerintah menjalankan tugasnya," kata Aburizal.