Kapolri: Belum Ada Rencana Periksa Purnomo Yusgiantoro

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan bahwa pihaknya belum berencana memeriksa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro terkait kasus dugaan korupsi penjualan kondensat bagian negara. Kendati demikian, Badrodin menegaskan bahwa Kepolisian akan memeriksa siapa pun yang dianggap diperlukan keterangannya untuk verifikasi sejumlah fakta.

"Belum (akan diperiksa), secara prinsip kan kalau namanya penyidikan itu, kita tidak melihat. Tetapi fakta hukum yang ditemukan Polri itu siapa saja yang di sana, sehingga itulah yang kita harus lakukan verifikasi sehingga memang harus kita lakukan pemeriksaan," kata Badrodin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Menurut Badrodin, Kepolisian tidak menargetkan orang per orang untuk diperiksa. Dalam memproses kasus ini, Kepolisian hanya menindaklanjuti fakta hukum yang diperoleh sebelumnya baik berupa dokumen, atau pun keterangan saksi-saksi. Mengenai ada tidaknya fakta hukum yang menunjukkan perlunya pemeriksaan Purnomo, Badrodin tidak menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa hal ini merupakan kewenangan penyidik.

"Itu secara umum yang saya katakan begitu, tetapi apakah itu menyangkut siapa saja, saya tidak tahu begitu, itu kan domainnya penyidik," ucap Badrodin.

Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak membenarkan adanya rencana Kepolisian untuk memeriksa Purnomo. Menurut dia, Purnomo akan diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta Kementerian ESDM.

Sebelum memeriksa Purnomo, penyidik akan memeriksa mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo, pada Jumat (5/6/2015). Maksud pemeriksaan Purnomo, lanjut Victor, untuk mengetahui tugas, pokok, dan fungsi menteri ESDM terkait kebijakan penjualan kondensat. Penyidik ingin mengetahui secara utuh bagaimana situasi, apa payung hukum, dan seberapa jauh menteri mengetahui mekanisme penjualan kondensat tersebut. (Baca: Kasus Kondensat, Bareskrim Akan Periksa Purnomo Yusgiantoro)

Kasus TPPI

Bareskrim tengah mengusut perkara dugaan korupsi lewat penjualan kondensat. Kasus itu melibatkan PT TPPI, SKK Migas, dan Kementerian ESDM. Penyidik menemukan sejumlah indikasi tindak pidana. Pertama, penunjukan langsung PT TPPI oleh SKK Migas untuk menjual kondensat. Kedua, PT TPPI telah melanggar kebijakan wakil presiden untuk menjual kondensat ke Pertamina. PT TPPI malah menjualnya ke perusahaan lain.

Penyidik juga menemukan bahwa meskipun kontrak kerja sama SKK Migas dengan PT TPPI ditandatangani Maret 2009, tetapi PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual.

Selain itu, PT TPPI juga diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara. Penyidik telah mengantongi kalkulasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara akibat dugaan korupsi itu, yakni mencapai 139 juta dollar AS. Penyidik telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana itu.

Hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 30 saksi, baik dari pihak SKK Migas, PT TPPI, maupun Kementerian ESDM. Belakangan, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni DH, RP, dan HW. Dari ketiga itu, hanya HW yang belum diperiksa lantaran berada di Singapura karena sakit.