Anggaran Pilkada Bermasalah, Mendagri Tak Ingin Pemda Disalahkan Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak ingin pemerintah daerah terus disalahkan dalam persoalan anggaran pemilihan kepala daerah. Menurut dia, ada beberapa persoalan yang menyebabkan keterlambatan kesiapan anggaran pilkada oleh daerah.

"Masih banyak hal, jangan semua disalahkan ke daerah. Memang ada komunikasi yang kurang baik, tetapi pada prinsipnya semua anggaran sudah semua tercukupi," ujar Tjahjo saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan, hingga saat ini baru 88 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mengenai kesiapan dana pengawas pemilihan kepala daerah.

Menurut Tjahjo, hari ini Kemendagri beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengadakan rapat untuk menyisir penyebab keterlambatan pencairan dana pilkada. Ia menyebutkan, salah satu persoalan yang dihadapi saat ini menyangkut komunikasi di antara penyelenggara, pengawas pemilu, dan daerah.

Tjahjo yakin masalah kesiapan anggaran tersebut akan selesai dalam waktu cepat. Ia memastikan permasalahan ini tidak akan mengganggu jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015.