Berbagai Pakar di Pansel Diinginkan Jokowi agar KPK Jadi Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo bertemu Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Merdeka, Senin (25/5/2015). Seusai pertemuan, Jokowi seorang diri membeberkan alasannya memilih sembilan srikandi yang memiliki beragam latar belakang keilmuan itu.

"Saya ingin menjelaskan mengapa saya memilih pansel yang memiliki latar belakang keahlian yang beragam, baik dari ahli hukum tata negara, ahli hukum pidana, ahli hukum bisnis, ahli manajemen, ahli IT, psikolog, sosiolog, karena memang masing-masing keahlian itu diperlukan agar pimpinan KPK yang terpilih memiliki kecakapan dan kemampuan yang komprehensif," ujar Jokowi seusai pertemuan tertutup selama satu jam.

Jokowi menginginkan pansel memilih pimpinan KPK yang tak hanya memahami bidang hukum, tetapi juga mampu membangun sistem yang baik di internal lembaga itu.

Saat ini, ada sembilan orang perempuan yang dipercaya Jokowi untuk menjadi Pansel KPK. Mereka adalah Destry Damayanti (ekonom, ahli keuangan dan moneter), Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara), Harkristuti Haskrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham), Betti S Alisjahbana (ahli IT dan manajemen), dan Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang).

Selain itu, ada pula Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas), dan Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).

Menurut Jokowi, ahli manajemen, pemerintahan, dan IT dibutuhkan agar pimpinan KPK terpilih memiliki kemampuan untuk mengelola serta merancang sistem IT dalam rangka pemberantasan korupsi. Sementara itu, pelibatan ahli keuangan dan ekonomi serta ahli pidana pencucian uang diperlukan agar pimpinan KPK terpilih memiliki wawasan terkait dengan kejahatan ekonomi, korupsi sumber daya, dan pencucian uang.

"Ahli psikologi diperlukan agar pimpinan KPK terpilih memiliki integritas, keberanian, kepemimpinan, serta mampu bekerja sama dalam sebuah tim karena korupsi juga menyangkut perilaku sehingga ahli psikologi juga diperlukan," ucap Jokowi.

Selanjutnya, ahli sosiologi dimasukkan ke dalam tim agar pimpinan KPK terpilih mempunyai wawasan mengenai konteks sosial budaya korupsi di dalam masyarakat.

"Saya berharap agar pimpinan KPK yang kelak terpilih bisa memperkuat institusi KPK, sekali lagi memperkuat institusi KPK. Oleh karena itu, selain menguasai hukum, pimpinan KPK juga harus dilengkapi dengan kompetensi manajemen, pembangunan institusi, dan kepemimpinan yang kuat," ucap dia.

Pansel, lanjut Jokowi, juga diminta memikirkan agar KPK bisa berkembang menjadi sebuah institusi negara yang berwibawa. Pimpinan KPK terpilih pun harus dapat mengembangkan sistem investigasi yang modern dan juga penguatan sistem integritas internal.

"Pimpinan KPK selain berani juga harus bisa membangun jaringan, membangun networking, dan punya kemampuan kerja sama yang baik, baik di internal maupun dengan lembaga yang lainnya," ujar dia.