Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: Pulau Galang untuk Pariwisata, Bukan Penampungan Pengungsi

Kompas.com - 21/05/2015, 14:31 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk menempatkan para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Desa Sijantung, Kepulauan Riau. Pulau ini pernah menjadi lokasi penampungan pengungsi Vietnam pada tahun 1980-an.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir, Pulau Galang merupakan pulau yang ditujukan untuk pariwisata, bukan lagi untuk penampungan.

"Pulau Galang, saya memang mendengar di media. Tapi yang saya ketahui, itu pulau turis, sehingga harapan saya, mereka ke sana (Pulau Galang) sebagai turis," kata Armanatha, di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah sepakat dengan Malaysia untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya. Kedua negara sepakat untuk menampung para pengungsi asalkan proses resettlement dan repatriasi mereka diselesaikan bersama komunitas internasional dalam waktu tiga tahun.

Untuk jangka pendek, baik Indonesia mau pun Malaysia mengutamakan untuk menarik para pengungsi yang masih berada di laut agar segera sampai di daratan. Diperkirakan ada 7.000 pengungsi yang masih terombang-ambing di lautan hingga saat ini.

Selanjutnya, pemerintah setempat akan memberikan bantuan kepada para pengungsi itu, termasuk pemberian makanan. Kendati demikian, Armanatha menyampaikan bahwa Pemerintah akan mendata kembali para pengungsi.

Dari ribuan pengungsi yang masuk, sebagian diperkirakan berasal dari Bangladesh yang pergi dari negaranya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Para pengungsi dengan motif ekonomi ini tidak akan diperlakukan seperti para pencari suaka yang terdesak ke luar dari negaranya karena perlakuan diskriminatif. Indonesia juga berharap adanya bantuan dari dunia internasional, misalnya dalam bentuk pendanaan untuk menangani masalah pengungsi Rohingya ini.

"Bantuan dalam konteks funding (pendanaan), yang kedua adalah merupakan tanggung jawab negara-negara lainnya," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah membahas masalah Rohingya ini dengan Pemerintah Thailand dan Malaysia. Pada hari ini, Menlu mengadakan kunjungan bilateral ke Myanmar. Menurut Armanatha, kunjungan ke Myanmar ini merupakan kunjungan kehormatan yang biasa dilakukan para menteri di Asia Tenggara. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak dalam posisi menekan Myanmar untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya sendirian.

"ASEAN adalah keluarga besar, apabila ada adik kita yang mengalami kesulitan, kita berikan encouragement (dorongan semangat), bukan pressure (tekanan). Itu lah yang kita lakukan kepada negara-negara ASEAN. Saat dunia mengecam dan mengucilkan Myanmar, Indonesia akan memberikan dukungan," kata Armanatha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com