Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Kesal, Kini Jokowi Sebut Penyerapan Anggaran Sudah Cukup Tinggi

Kompas.com - 19/05/2015, 20:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pada pekan lalu sempat melontarkan kekesalannya lantaran penyerapan anggaran kementerian yang masih rendah. Setelah memeriksa satu per satu, Jokowi pun kini menyebutkan bahwa penyerapan anggaran sudah cukup tinggi.

"Alhamdulilah pada hari ini setelah mendapatkan laporan terutama untuk realisasi belanja 15 kementerian dan lembaga yang terbesar sampai 15 Mei. Kalau dibandingkan 2014 sudah di atasnya dan semoga ini nanti bisa memicu prtumbuhan ekonomi pada kuartal 2 dan berikutnya," ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (19/5/2015).

Sementara untuk kementerian yang realisasi belanjanya masih kecil, Jokowi meminta agar hal tersebut menjadi perhatian menteri terkait. Dengan penyerapan yang besar, maka Jokowi mengharapkan pertumbuhan ekonomi mulai terasa pada kuartal berikutnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyebutkan, kementerian dan lembaga yang masuk dalam 15 besar penyerapan besar adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara lembaga lain yang disebutkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto adalah Kementerian Sosial, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.

Untuk Kementerian Sosial, sebut Andi, realisasi penyerapannya mencapai 40 persen. Hal ini dikarenakan adanya anggaran Kartu Keluarga Sejahtera yangs udah disalurkan sebesar 80 persen.

Sementara untuk yang masih rendah serapannya, Sofyan mengatakan presiden meminta agar ada segera perbaikan. Jika ada kendala regulasi di pemerintah, pemerintah pusat meminta agar peraturan segera cepat dikeluarkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

Nasional
Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Jokowi: Masa Transisi

Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Jokowi: Masa Transisi

Nasional
 Bareskrim: Polisi Thailand Sudah Bergerak Buru Fredy Pratama

Bareskrim: Polisi Thailand Sudah Bergerak Buru Fredy Pratama

Nasional
Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

Nasional
Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Nasional
Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Nasional
Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Nasional
Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Nasional
Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Nasional
Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Nasional
Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Survei Litbang "Kompas" Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Nasional
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Nasional
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Nasional
Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah 'Stunting'

Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah "Stunting"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com