Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum Apung Widadi Nilai Kasus Kliennya Aneh

Kompas.com - 07/05/2015, 15:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Apung Widadi, Ahmad Bilky heran mengapa perkara yang menjerat kliennya dibuka lagi oleh kepolisian saat ini. Ahmad khawatir Polri melakukan kriminalisasi.

"Aneh ya, laporan ke Polisi tentang Apung itu tahun 2014. Apung pernah dipanggil, tapi tiba-tiba kasus itu hilang. Aneh, kenapa sekarang kasus Apung dibuka lagi?" ujar Ahmad saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/5/2015).

Ahmad mengatakan, penggugat, yakni dari kubu PSSI memasukan Laporan Polisi kepada Bareskrim tanggal 13 Februari 2014. Sekitar Juni 2014, penyidik memanggil Apung sebagai saksi terlapor atas laporan itu sebanyak dua kali.

Namun, Ahmad menganggap penyidik tidak memiliki keseriusan mengusut perkara itu. Salah satu indikatornya yakni penyidik tidak mencantumkan alamat Apung sesuai domisili. Penyidik malah mengirimkan surat panggilan ke kantor Apung.

"Pertama dikirim ke kantornya di ELSAM. Surat pertama diterima oleh petugas di sana. Tapi panggilan kedua ditolak, karena alamat itu bukan alamat Apung. Setelah panggilan kedua itu, hilang sudah kasusnya," lanjut dia. (Baca: Kasus Lamanya Dibuka, Apung Widadi Mengadu ke Tim 9)

Tiba-tiba, pada Rabu (6/5/2015) malam, ketika Apung hendak menjadi narasumber di Metro TV, dua personel Polisi mendatanginya dan menyerahkan surat panggilan. Sayangnya, Polisi tidak mengubah alamat Apung di dalam surat itu. Alamat yang tertera masih tertulis alamat kantornya.

"Sudah selama itu masak enggak diperbaiki juga proseduralnya. Ini kok jadi seakan-akan datang mau nangkep saja," ujar Ahmad. (Baca: Kritik PSSI lewat Facebook, Aktivis Save Our Soccer Akan Diperiksa Polisi)

Ahmad akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kuasa hukum Apung lainnya perihal keputusan datang atau tidak dalam panggilan penyidik Senin 11 Mei 2015 mendatang.

Diketahui, Apung pernah menulis di grup Facebook yakni "kasihan ya tim u-19, uang hak siar diputar oleh LNM untuk membiayai persebaya, palsu". Atas postingan Apung, PSSI membuat laporan di Bareskrim Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com