Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-Demokrat: Gedung Baru untuk Rakyat, Bukan untuk Anggota DPR

Kompas.com - 27/04/2015, 16:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai, pembangunan gedung baru di kompleks parlemen untuk perpustakaan, museum, dan pusat riset harus didukung. Menurut dia, pembangunan gedung kali ini berbeda dengan pembangunan yang direncanakan DPR 2009-2014, yang dipimpin Marzuki Alie dulu.

"Semangatnya beda. Gedung dan pemanfaatannya untuk rakyat. Kalau museum, perpustakaan, kan bukan hanya untuk kita," kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015).

Sejauh ini, Didik mengaku bahwa fraksinya belum diajak berkomunikasi dengan pimpinan DPR ataupun Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR terkait pembangunan gedung ini. Namun, Didik mengaku sudah mendengar ide dasar mengenai pembangunan gedung baru.

"Detailnya kan perlu pembahasan. Pembahasannya masih di BURT, setelah itu kan baru ke fraksi-fraksi. Kalau perpustakaan, Demokrat sih setuju-setuju saja," ujarnya.

Didik berharap, perpustakaan, museum, dan pusat riset yang akan dibangun ini nantinya bisa menjadi yang terbesar di Indonesia. Seluruh rakyat nantinya bisa menikmati fasilitas dan ilmu pengetahuan yang ada di sana.

"Dengan hadirnya perpustakaan ini, mudah-mudahan (kompleks parlemen) akan menjadi rumah rakyat yang sesungguhnya," ucap dia.

Ketua DPR RI Setya Novanto sebelumnya mengatakan, Presiden Joko Widodo menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Ia menyampaikan hal itu dalam pidato penutupan masa sidang III tahun 2014-2015, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Ia mengungkapkan, pembangunan gedung baru ini diharapkan menjadi ikon nasional dan memperkuat peran representasi DPR RI serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya. (Baca: Presiden Jokowi Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)

Namun, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa Presiden tidak pernah memberikan persetujuan terhadap gedung DPR. Menurut dia, persetujuan yang diberikan hanya untuk pembuatan laboratorium dan museum di gedung DPR yang sudah ada. (Baca: Menteri Yuddy: Presiden Jokowi Tak Pernah Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com