Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hayono Isman Akui Kaderisasi Jadi PR bagi Demokrat

Kompas.com - 25/03/2015, 18:58 WIB
SURABAYA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menilai bahwa kaderisasi menjadi pekerjaan rumah bagi partainya. Sebab, hingga saat ini masih belum ada tokoh internal yang layak menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum.

"Sampai sekarang masih SBY yang layak memimpin kembali Partai Demokrat karena belum ada tokoh lain mampu menggantikannya memimpin," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (25/3/2015).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) tersebut berharap partainya mulai mengedepankan proses kaderisasi agar muncul tokoh-tokoh politik seperti SBY. Menurut dia, hingga kini hanya SBY yang mampu membawa Demokrat keluar dari berbagai permasalahan karena ketokohan dan terbukti bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kendati demikian, menjelang Kongres III Partai Demokrat yang rencananya diselenggarakan Mei mendatang, pihaknya tidak mempersoalkan jika ada kandidat lain yang ingin berkompetisi dengan sehat.

"Silakan kalau ada yang mencoba maju menjadi ketua umum. Semua diserahkan ke peserta kongres," tutur mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut.

Terkait posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP, Hayono Isman menilai posisi itu harus diisi oleh orang yang tepat dan berperan penting untuk partai.

"Sebenarnya, Gubernur Jatim Soekarwo yang juga Wakil Ketua Umum DPP Demokrat sangat layak jadi sekjen. Tapi pertanyaannya, apakah beliau mau melepas jabatan gubernur dan konsentrasi di partai?" kata politisi yang pernah mengikuti konvensi calon Presiden dari Partai Demokrat tersebut.

Sementara itu, dalam beberapa kali kesempatannya, Soekarwo yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu tak bersedia dicalonkan, baik sekjen atau bahkan ketua umum.

"Tidaklah, saya tidak mau. Kalau ada yang mendorong, saya tetap tidak mau karena kualitas saya belum cocok," tutur Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Selain itu, lanjut dia, alasan enggan maju sebagai pengganti Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) karena seorang sekjen harus berdomisili di DPP atau di Jakarta.

"Sekjen itu harus di Jakarta, sedangkan saya di Surabaya. Serahkan ke kongres saja bagaimana hasilnya dan siapa sekjennya. Yang pasti bukan Mas Ibas lagi, karena tidak mungkin ayah ketua umum dan anaknya sekjen. Etikanya juga kurang baik," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com