Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Kritik Keras Lembaga Survei yang Meremehkan Trah Soekarno

Kompas.com - 23/03/2015, 11:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik keras hasil survei Pol-Tracking, yang menyebut trah Soekarno tidak tepat memimpin PDI-P. Menurut Hasto, hasil survei itu menafikkan sosok Bung Karno yang menjadi nafas utama dalam tubuh PDI-P.

"Mereka yang menyederhanakan survei kepemimpinan PDI-P dengan mempersoalkan kepemimpinan trah Soekarno tidak menyadari bahwa Bung Karno memang hidup dalam kepemimpinan dan urat nadi PDI-P," kata Hasto dalam keterangan pers, Senin (23/3/2015).

Hasto menegaskan, mayoritas kader dan simpatisan bergabung bersama PDI-P karena ada kesamaan dan ingin menyatukan diri dengan ide, gagasan, perjuangan, dan cita-cita Bung Karno. Ia memastikan bahwa semangat itu masih terjaga di internal PDI-P hingga saat ini.

Hasto menyebutkan, salah satu bukti hidupnya "ruh" Bung Karno adalah perjuangan Megawati Soekarnoputri saat melawan tekanan rezim Orde Baru. Menurut Hasto, sikap Megawati itu adalah keyakinan politik yang berasal didikan Bung Karno untuk membuka suara rakyat yang tersumbat kekuasaan.

"Ide, jiwa, dan gagasan Bung Karno bahkan tidak pernah mati karena menyatu dengan kondisi aktual bangsa," ujarnya.

Ia menuding ada agenda politik tersembunyi yang disampaikan melalui survei Pol-Tracking. Ia menyayangkan adanya lembaga survei yang menjalankan agenda politik dengan melupakan realitas dan suasana kebatinan di tubuh PDI-P.

"Itu hanya merendahkan tingkat kepercayaan survei itu sendiri. Saya meyakini, Bung Karno, Megawati, dan PDI-P akan semakin hidup dengan berbagai bentuk agenda setting yang mencoba meminggirkan trah Soekarno," ucap Hasto.

Hasil survei Pol-Tracking yang dipublikasikan kemarin menyimpulkan bahwa tiga orang keturunan Presiden pertama RI Soekarno menjadi figur paling tidak direkomendasikan untuk memimpin PDI Perjuangan di masa depan. Sebaliknya, Presiden RI Joko Widodo paling dijagokan menjadi ketua umum partai berlambang banteng tersebut. (Baca "Kalahkan" Trah Soekarno, Jokowi Paling Direkomendasikan Pimpin PDI-P)

Dalam survei itu, Pol-Tracking menilai 9 kader PDI-P, yakni Joko Widodo, Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait, Hasto Kristianto, Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, dan Puan Maharani. Ada 10 aspek yang dinilai dari masing-masing tokoh, yakni kompentensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, kemampuan memimpin partai, pengalaman dan prestasi memimpin, komunikasi di tingkat elite, kemampuan memimpin pemerintahan, penerimaan oleh publik, komunikasi publik, serta kemampuan memimpin koalisi.

"Tiga elite trah Soekarno berada di urutan paling bawah," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Para pakar menilai trah Soekarno, yakni Puan, Prananda, dan Megawati, sebagai figur elite partai yang paling tidak direkomendasikan memimpin PDI-P. Resistensi terhadap Puan paling besar, yakni 25,04 persen, sementara Prananda 17,64 persen, dan Megawati 16,91 persen.

"Dengan kata lain boleh jadi para pakar atau opinion leaders menilai bahwa sebaiknya PDI-P menggunakan nalar politik demokrasi berbasis meritokrasi dalam sirkulasi kepemimpinan partai," ujar Hanta.

Adapun figur yang paling direkomendasikan adalah Jokowi dengan angka rekomendasi sebesar 29,35 persen, lalu Pramono Anung (28,73 persen), dan Ganjar Pranowo (19,85 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com