Survei Pakar, Kombinasi Trah Soekarno Dianggap Tak Pas Jadi Pemimpin PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pakar tidak menghendaki kombinasi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI-P dari trah Soekarno. Kedua jabatan itu sebaiknya diserahkan kepada fungsionaris partai yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Soekarno.

Demikian hasil survei pakar dan opinion leader yang dilakukan Poltracking Indonesia baru-baru ini, menyongsong penyelenggaraan kongres PDI-P bulan depan. Dalam survei itu, ada 9 tokoh PDI-P yang dinilai sebagai calon pimpinan partai. Tiga orang di antaranya merupakan trah Soekarno, yakni Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan kedua anak Megawati, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

"Para pakar justru menilai bahwa kombinasi dengan variabel trah Soekarno dinilai tidak tepat atau relevan untuk kepemimpinan partai ke depan," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Dari hasil survei, tampak bahwa variabel ideal untuk sekjen dan ketua umum PDI-P berasal dari fungsionaris partai. Variabel sesama trah Soekarno mendapat resistensi paling besar, tingkat dukungan sebesar nol persen.

Variabel gabungan trah Soekarno sebagai ketum dan fungsionaris PDI-P sebagai sekjen mendapat dukungan sebanyak 11,76 persen. Adapun variabel gabungan di mana fungsionaris PDI-P sebagai ketum dan keturunan Soekarno sebagai sekjen mendapat dukungan 18,38 persen.

Hanta mengatakan, hasil survei terkait generasi kepemimpinan yang sesuai dengan PDI-P menunjukkan, sebanyak 66,7 persen pakar menyetujui bahwa usia 46-55 tahun paling sesuai memimpin partai pemenang Pemilu 2014 tersebut. Calon pimpinan dengan usia 35-45 tahun mendapat dukungan 23,7 persen sedangkan umur 56-65 tahun sebanyak 9,6 persen. Tidak ada yang merekomendasikan calon berusia 65 tahun ke atas karena usia itu dinilai paling tidak sesuai dengan generasi kepemimpinan.

Poltracking melakukan riset mulai Desember 2014 hingga Februari 2015 dengn responden dari Jakarta dan beberapa daerah lain di Indonesia. Riset dilakukan melalui meta analisis dari pemberitaan media massa maupun hasil survei sejenis, dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) serta penilaian dari para pakar dan tokoh. Jumlah juri penilai dari riset ini adalah 200 pakar yang tersebar di Indonesia. (Ferdinand Waskita)