Dianggap Korupsi Kebijakan soal Golkar, Menteri Yasonna Dilaporkan ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan pelanggaran kebijakan. Muhammad Satu Pali, advokat yang melaporkan Yasonna ke KPK, menganggap Yasonna telah melakukan korupsi kebijakan dengan mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

"Melaporkan tindakan Menteri Hukum dan HAM. Tindakan-tindakannya saja yang bertentangan hukum. Itu korupsi kebijakanlah," ujar Sattu di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Sattu melaporkan Yasonna berdasarkan Pasal 23 yang merujuk pada Pasal 421. Pasal tersebut mengatur tentang seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Sattu mengatakan, sebelumnya dia melaporkan Yasonna ke Bareskrim dengan tuduhan yang sama.

Saat melaporkan ke KPK, Sattu membawa berkas laporannya ke Mabes Polri dan Surat Putusan Mahkamah Partai Golkar yang disampaikan pihak Agung ke Yasonna. Menurut dia, dalam surat MPG tidak tertera bahwa Munas yang sah adalah Munas Ancol mau pun Munas Bali.

"Putusan Mahkamah Partai itu telah mengaburkan dan mengesahkan hasil Munas Ancol. Padahal putusan Mahkamah Partai tidak pernah memutuskan terkait dengan dua kepengurusan yang ada di Partai Golkar," kata Sattu.

Namun, Sattu tidak dapat menunjukkan dasar bukti bahwa Yasonna melakukan seperti apa yang dia tuduhkan. Dia hanya membawa surat laporan ke Mabes Polri terkait penyalahgunaan wewenang oleh Yasonna dan putusan Mahkamah Partai Golkar.

"Ada laporan polisi dari John Kenedy Azis, anggota Komisi III sebagai dasar kita membuat laporan pengaduan. Kemudian putusan MPG yang kita jadikan bukti," kata Sattu.

Sattu mengaku dirinya tidak ada kaitannya dengan kubu Aburizal. Ia mengatakan, pelaporannya menunjukkan bahwa ia prihatin dengan adanya pejabat negara yang tidak mematuhi hukum. "Saya hanya masyarakat umum. Saya prihatin dengan pejabat yang tidak taat hukum," kata dia.

Sebelumnya, kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie melaporkan Yasonna ke Bareskrim Polri, Selasa (17/3/2015). Laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Yasonna.

Sekjen Golkar versi kubu Aburizal, Idrus Marham, menganggap Yasonna salah mengutip putusan sidang Mahkamah Partai Golkar. Menurut Idrus, putusan mahkamah partainya sama sekali tidak memutuskan memenangkan kepengurusan kubu Aburizal atau Agung Laksono.

"Menkumham diindikasi menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi putusan mahkamah Partai Golkar terkait pengesahan kepengurusan Munas Ancol," ujar Idrus.