Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Sudah Dikabarkan soal Eksekusi, Terpidana Mati Masih Menanti PK

Kompas.com - 05/03/2015, 06:21 WIB

PALEMBANG, KOMPAS.com - Keluarga Mgs Zainal Abidin, terpidana mati asal Palembang, kaget setelah mendapat pemberitahuan dari kejaksaan bahwa eksekusi mati segera dilakukan. Keluarga diberikan waktu untuk bertemu terakhir kalinya dengan Zainal yang sekarang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Perasaan kaget yang dialami keluarga disampaikan Ade Yuliawan, Pengacara Zainal Abidin kepada Tribun Sumsel melalui sambungan telepon. Pemberitahuan secara lisan itu memberikan kepastian jawaban dari rasa penasaran keluarga yang dialami sejak beberapa hari terakhir.

“Diberikan waktu sampai pukul 13.00 hari ini, keluarga sudah dalam perjalanan. Keluarga terkejut, sebab ini tanda-tanda eksekusi mati sudah final. Saya sekarang dari Jakarta juga dalam perjalanan menuju Nusakambangan,” jelas Ade, Rabu (4/3/2015).

Keluarga dan Zainal menyesalkan apabila eksekusi mati benar-benar dilaksanakan. Sebab sampai saat ini, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan sejak 2005 tak kunjung ada kabar sampai sekarang.

Ade meminta adanya penangguhan eksekusi mati sampai adanya keputusan dari PK yang diajukan 10 tahun lalu. Ia tidak ingin persoalan ini menjadi rumit di kemudian hari. Saat PK dikabulkan, namun eksekusi mati telah dilaksanakan.

“Bagaimana pertanggungjawabannya. Saya hari ini dapat surat dari PN Palembang bahwa PK belum turun. Dunia internasional sedang memantau eksekusi mati di Indonesia. Kepastian hukum itu penting,” ujar Ade.

Jawaban dari PK juga berpengaruh pada psikologis Zainal Abidin. Menurut Ade, jika benar PK ditolak maka, Zainal Abidin bisa menghadapi regu tembak dengan tenang. Apabila PK belum juga turun, maka Zainal Abidin akan mati dengan membawa rasa penasaran.

“Ini masalah nyawa, kalau orang dibebaskan bisa dari penjara bisa dimasukkan lagi. Kalau nyawa sudah hilang bagaimana mau mengembalikannya. Apalagi PK ini diajukan hanya sekali, bukan berulang-ulang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Zainal Abidin mengajukan grasi ke Presiden Joko Widodo untuk membatalkan hukuman mati. Tetapi grasi itu ditolak.

Sampai kemarin, Ade belum mengetahui di mana tempat pemakaman yang disiapkan untuk Zainal Abidin. Ia mengakui belum ada pembicaraan masalah pemakaman dengan keluarga.

“Keluarga juga sudah lama tidak bertemu dengan Zainal Abidin. Semoga ada perhatian dari pemerintah,” ungkapnya. Zainal terlibat kasus kepemilikan 57,8 kg ganja, pada 2001 di kawasan Ki Gede Ing Suro.

Zainal akan dieksekusi bersama 9 terpidana mati, termasuk gembong 'Bali Nine', Andrew Chan dan Myuran Sukumaran asal Australia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com