Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ricuh, Rapat Pembahasan Tatib Kongres PAN Diskors

Kompas.com - 01/03/2015, 12:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis


NUSA DUA, KOMPAS.com
- Rapat pembahasan tata tertib pada Kongres IV Partai Amanat Nasional di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3/2015), berlangsung ricuh. Rapat pun akhirnya diskors.

Ketua DPP PAN Bara Hasibuan mengatakan, kericuhan berawal ketika ada anggota DPW PAN Maluku Utara yang menanyakan status kepesertaan di dalam kongres ini.

Status ini penting lantaran menentukan apakah mereka dapat ikut memilih calon ketua umum PAN yang baru atau tidak. (baca: Meski "Ditusuk" Amien Rais, Hatta Akan Tetap Berpolitik Santun)

"Tidak sampai 10 orang, tapi ini kan memang hal yang sangat sensitif soal kepesertaan," kata Bara.

Untuk diketahui, ada 593 pemilik suara yang berhak memilih calon ketua umum yang baru. Para pemilik suara itu berasal dari seluruh DPP, DPD, dan DPW PAN se-Indonesia.

Bara menambahkan, selain soal status kepesertaan, ada pula anggota DPW yang mempertanyakan kepada panitia, mengapa mereka sempat tidak boleh masuk ke dalam ruang rapat. (baca: Sebut Nama Zulkifli Hasan, Amien Rais Disoraki Pendukung Hatta Rajasa)

"Jadi ada peserta yang berhak mengikuti kongres, tapi tidak bisa masuk karena tidak mendapat kartu credential," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Steering Comittee Kongres IV PAN, Farhan Hamid mengatakan, ada delapan peserta kongres yang status kepesertaanya bermasalah. Lima diantaranya berasal dari Maluku Utara, tiga lainnya berasal dari Nusa Tenggara Timur.

"Dari hasil rapat antara SC dan OC (organizing comittee) akhirnya memutuskan agar mereka dibekukan. Sehingga yang memiliki hak suara tinggal 584 orang, karena yang satu lagi sebelumnya meninggal dunia," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com