Soal Calon Kepala BIN, Politisi PKB Minta Tak Mengkriminalisasi Nama Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP PKB Lukman Edy mengatakan, Presiden Joko Widodo membutuhkan sosok pemimpin profesional untuk memimpin Badan Intelijen Negara (BIN) agar dapat menciptakan suasana kondusif. Calon kepala BIN yang baru haruslah seseorang yang mampu membantu Jokowi dalam mewujudkan program Nawa Citanya.

"Soal posisi kepala BIN, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk memilihnya dengan objektif, mempertimbangkan segala aspek untuk kepentingan bangsa," kata Lukman dalam keterangan yang diperoleh wartawan, Selasa (24/2/2015).

Jokowi hingga kini belum menentukan siapa calon kepala BIN selanjutnya. Namun, dari sejumlah nama yang pernah beredar, salah satu calon yang telah mencuat namanya, yakni mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali.

Sebelumnya, sejumlah aktivis HAM menemui Komnas HAM, Senin (22/2/2015). Dalam pertemuan itu, Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Choirul Anam, mengatakan bahwa BIN harus menjadi suatu lembaga negara yang dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Tanpa menyebut nama pelaku, menurut dia, kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir, beberapa tahun lalu, diduga melibatkan hampir seluruh anggota BIN pada saat itu.

"Kalau ada pihak yang sengaja memainkan isu posisi Kepala BIN untuk mengkriminalisasi beliau (As'ad), saya kira akan banyak yang tersinggung dan menimbulkan reaksi," kata Lukman.

Lukman menilai, tudingan terhadap As'ad tendensius dan berdasarkan kebencian pribadi. Ia pun telah berkomunikasi dengan sejumlah komisioner Komnas HAM. Hasilnya, tidak ada satu pun dokumen Komnas HAM yang menyatakan jika As'ad terlibat kasus dugaan pelanggaran HAM.

"Pak As'ad itu wakil ketua umum PBNU, organisasi keagamaan terbesar di negeri ini dan bahkan terbesar di dunia. Beliau sangat dihormati di lingkungan NU dan pesantren pesantren, bahkan beliau sangat perhatian dan aktif terhadap pendidikan kaderisasi dan penanaman nilai nilai kebangsaan kepada anak anak muda NU," ujarnya.